Menu

Pertemuan Jokowi-SBY Dinilai Janggal

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PartaI Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka.

MetroAsahan.com, JAKARTA – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai ada yang janggal dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka pada Jumat (27/10) lalu.

Menurut Pangi, Jokowi -sapaan Presiden- biasanya selalu menyampaikan apa yang dibicarakan dengan tokoh-tokoh yang dijamunya di Istana. Namun, pada pertemuan dengan ketua umum Partai Demokrat kali ini berbeda. “Kali ini memang ada yang janggal, Jokowi gak bicara usai pertemuan empat mata dengan mantan Presiden dua periode tersebut,” ujar Pangi saat berbincang dengan jpnn.com, Minggu (29/10).

Publik menurutnya tidak bisa main tebak-tebakan terkait pembicaraan keduanya terkait Perppu Ormas, seperti yang disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi. Meskipun dia menduga, kemungkinan SBY menagih janji pemerintah untuk segera merevisi UU Ormas.

“Kita memahami nuansa kebatinan Demokrat, sebagai partai berplatform nasionalis religius tentu saja tidak mau kehilangan basis segmen ceruk potensial pemilih kanan, yakni mayoritas muslim,” tutur direktur eksekutif Voxpol Center ini.

Selain itu, Pangi menilai dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, SBY sebagai mantan Presiden dua periode juga membicarakan masalah kinerja pemerintahan Jokowi. Misalnya saja terkait kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dan blunder. Sehingga, itu bisa merugikan dan menggerus citra Presiden.

“Sebagai mantan presiden, tentu tepat dan pas SBY dalam konteks memberikan masukan dan mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak masuk jurang, kebijakan yang salah merugikan citra presiden,” tambah Pangi.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari juga menyampaikan, selain masalah Perppu Ormas, SBY juga mengingatkan Jokowi terkait pejabat negara yang dinilai berlaku di luar kewenangan.

“SBY menyinggung perlunya Presiden mengingatkan kembali para pejabat negara agar jangan sampai melampaui batas kewenangannya seperti dalam pertemuan Gubernur (Papua) Lukas Enembe dengan Ka BIN beberapa waktu yang lalu,” jelas Imelda kepada wartawan. (fat/jpg)