Menu

Kebijakan Kemendikbud Rancu

Ilustrasi

MetroAsahan.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan soal Ujian Nasional (UN). Kepala Bidang (Kabid) Puspendik Kemdikbud Giri S Hamiseno mengatakan, persiapan UN untuk jenjang SMA dan SMP semua sudah berjalan. Sementara untuk mata pelajaran (Mapel) kembali ke 3 mapel saja. ”Isian pendek tetap ada, untuk mata pelajaran Matematika. Dan itu hanya untuk jenjang SMA/SMK,” ujarnya, Selasa (9/1).

Dia menuturkan, bobot setiap butir soal isian sama dengan soal pilihan ganda. Untuk jumlah soal isian 4 soal, sementara pilihan ganda 36 soal. Giri mengaku, sosialisasi ke pemerintah daerah mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) maupun UN dengan isian pendek sudah dilakukan. Untuk UN yang belum berbasis komputer, menurutnya direncanakan 1 minggu, sebelum hari ujian sudah di provinsi. Kecuali untuk daerah-daerah terpencil akan dilakukan lebih cepat.

Rencana penerapan delapan mata pelajaran pada USBN SD memang mendapat respons negatif dari sejumlah pengamat dan asosiasi guru. Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah menilai, menambah mata pelajaran pada USBN SD bertentangan dengan esensi dari implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Menurut dia, para guru tidak akan bisa fokus pada bagaimana cara menggali dan membimbing potensi nonakademik anak didik, agar tumbuh menjadi individu berkarakter. Guru akan lebih mengeksplorasi aspek kognitif siswa daripada menumbuhkan rasa saling menghargai dan budi pekerti.

Jika dipaksakan diterapkan, dikatakan Itje USBN SD akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat bagi perkembangan murid. Karena, penambahan mapel hanya akan membebani guru.

Apalagi, masih ujar Itje pemerintah belum mampu mewujudkan standar minimal kualitas sekolah secara merata di seluruh Indonesia. Pasalnya, di usia SD, anak-anak tepat untuk ditanamkan perilaku, karakter dan budi pekerti. Apabila tidak optimal, maka akan repot di jenjang SMP. Karena mereka harus kejar-mengejar dengan knowledge. ”Nah, kalau dalam usia itu anak luput dikembangkan moral dan perilakunya, Indonesia akan mengalami defisit. Itu baru dari aspek psikologis yang sangat vital,” ujarnya.

Hal yang sama, diungkapkan Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji. Dia menilai rancu kebijakan USBN SD. Pasalnya, Kemendikbud pernah mewacanakan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) meskipun akhirnya juga dibatalkan oleh Presiden. ”Terlepas hanya menyelipkan 25 persen soal, bedanya apa dengan UN?. Rancu ini semua. Ini dampak dari pemerintah yang tidak punya cetak biru pendidikan nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, USBN juga bertentangan dengan ruh dari Kurikulum 2013 yang melandasi munculnya PPK. Menurut dia, ujian untuk jenjang sekolah dasar dan menengah sudah tidak relevan dengan dunia pendidikan global. ”Saya termasuk yang tidak sepakat dengan cara-cara ujian untuk menilai kemampuan siswa. Siswa itu seharusnya dididik untuk mempelajari hal baru,” katanya. (nas)