Menu

Rekanan Tuding Proses PL di Dinkes Penuh Rekayasa

Ilustrasi

MetroAsahan.com, KISARAN – Sejumlah rekanan di Kabupaten Asahan mempersoalkan proses pengadaan langsung (PL) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Mereka menuding, pihak terkait, seperti Kuasa Penguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan telah bersekongkol untuk merekayasa proses pengadaan langsung hingga penetapan penyedia pengadaan (pemenang).

Menurut mereka lagi, akibat dari persekongkolan dalam merekayasa pengadaan langsung, telah terjadi pelanggaran terhadap PERKA LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, PEPRES RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa dan juga diduga terjadi mark up anggaran.

Salah satunya seperti yang diutarakan Rudi Hartono, selaku Direktur CV ASYHURA, Selasa (10/10) sekira pukul 15.20 WIB.

Disampaikan Rudi, dalam prosesnya, baik KPA, PPA maupun Pejabat Pengadaan tidak bekerja profesional. “Contoh bentuk persekongkolan itu, PPK dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi dalam evaluasi terhadap penawaran yang ditetapkan sebagai pemenang,” ujar Rudi. Dijelaskan Rudi, dalam prosesnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, terkait pengadaan barang dan jasa, seharusnya pejabat pengadaan mengundang penyedia secara resmi dan menyampaikan dokumen pengadaan kepada penyedia yang dihunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, sesuai PERKA LKPP nomor 14 tahun 2012.

“Kenyataannya? Penyedia yang dihunjuk/diundang, sama sekali tidak menyampaikan dokumen penawaran dan kualifikasi dan sekaligus dilakukan negosiasi harga. Hasil penelusuran kita juga menemukan, seluruh penawaran mempunyai kesamaan bentuk penawaran. Dan penawaran rata-rata mendekati harga perkiraan sendiri (HPS),” terang Rudi lagi.

Diungkapkannya, rekayasa lain yang ditemukan pihaknya seperti, pejabat pengadaan tidak pernah melakukan survey pasar terhadap barang yang akan dibeli.

Parahnya lagi, dalam penelusurannya, banyak ditemukan perusahaan pemenang tender (penyedia) tidak mempunyai subklasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan kesehatan.

Sementara dalam dokumen pengadaan, hal itu merupakan persyaratan yang sangat mutlak, sesuai dengan dokumen pengadaan pada Bab III Lembaran Data Kualifikasi (LDK) huruf c, syarat penyedian poin a. Memiliki akta pendirian beserta perubahannya, IUJK TDP dan SBU dengan subklasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan kesehatan.

“Intinya dari semua itu, pihak KPA, PPK maupun Pejabat Pengadaan, bersekongkol dan merekayasa proses pengadaan langsung. Dimana mereka telah menyalahi aturan yang ada dalam dokumen pengadaan. Mereka yang buat, tapi mereka juga yang melanggar. Apa gak aneh itu? Nanti jadi kacau proses tender. Kalau begini terus, bisa sesuka hati dan kemauan orang dinas aja. Tapi saya selaku rekanan secara resmi sudah melaporkan hal ini ke pihak inspektorat Asahan,” tegas Rudi mengakhiri sembari menunjukkan berkas pelaporannya.

Terpisah, secuil tanggapan dikirimkan Kepala Dinas Kesehatan Asahan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, dr Aris Yudhariansyah MM, membalas pesan singkat yang dikirimkan wartawan. “Tahapan PBJ kita ikuti sesuai perpres add,” balasnya tanpa memberi keterangan lanjutan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Selasa (10/10) sekira pukul 17.41 WIB, Ketika H Darma Halim Siregar M.Kes selaku pejabat pengadaan di Dinas Kesehatan Asahan, mengaku sedang di luar kota.

“Ohhh…Saya lagi di Medan,” akunya singkat sembari memutuskan sambungan telepon. (ind)