Menu

Sakit, Karyawan PKS Diberhentikan Secara Sepihak

Rahmadi menunjukkan surat pemberitahuan ia diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan akibat sakit.

MetroAsahan.com, KISARAN – Rahmadi (33) karyawan yang bekerja di PT Satu harus menerima konsekuensi atas penyakit yang dideritanya. Pengabdiannya selama delapan tahun bekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit harus berakhir dengan pemutusan kerja sepihak karena berulang kali ia menderita sakit dan sering tidak masuk kerja akibat sakit yang dideritanya.

“Memang selama hampir satu tahun ini saya sering tak masuk bang, itupun dengan melampirkan surat keterangan dokter dan sesuai prosedur perusahaan ketika saya izin tak masuk keja. Saya menderita asam lambung akut,” ujarnya saat menceritakan keluh kesahnya kepada wartawan, Senin (16/10).

Warga Desa Mekar Sari, Dusun V ini juga menambahkan, penyakit yang dideritanya itu dia alami sejak dalam masa bekerja dibagian operator crane di pabrik pengolahan. “Saya juga sakit ini karena pekerjaan juga,” tambahnya.

Kepada wartawan, ia menunjukkan bukti surat pemberitahuan dari tempatnya dimana ia bekerja dan dalam surat itu dinyatakan ia mengundurkan diri serta diminta menandatangani surat pengunduran diri dan diserahkan uang pengganti rugi sebesar Rp4,3 juta.

“Tapi surat pengunduran diri tersebut tak saya tandatangani, karena secara tidak langsung memaksa saya untuk berhenti bekerja,” ujarnya.

Menurutnya perusahaan tempatnya bekerja selama ini belum memberikan toleransi atas penyakit yang dideritanya. Jikapun perusahaan ingin melepasnya, maka tempat dimana ia bekerja harus menyelesaikan hak yang akan dibayarkan kepadanya.

“Kalau ingin melakukan PHK terhadap saya maka keluarkan hak yang seharusnya saya dapatnya misalnya pesangon,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Imam Syahtria yang bertindak selaku kuasa hukum dari kliennya berharap perselisihan ini dapat secepatnya diselesaikan secara tripartite di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan.

“Selaku kuasa hukum dari Rahmadi, saya sudah menyampaikan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan agar menyelesaikan persoalan ini lewat perundingan. Guna dilakukan konsultasi dan pertimbangan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Imam juga berharap perselisihan ini nantinya secepatnya bisa diselesaikan di meja perundingan di Dinas Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jikapun proses perundingan berjalan tak mulus maka pihaknya sudah siap menempuh langkah ke pengadilan perselisihan hubungan industrial. “Mudah mudahan persoalan ini dapat selesai di meja perundingan,”ujarnya. (Per/syaf/ma)