Menu

Federasi Buruh Asahan Minta Disnaker Netral

PErdana Ramadhan
Masa buruh FPBI saat melakukan demonstasi di kantor Dinas Tenaga Kerja.

MetroAsahan.com, KISARAN – Puluhan masa Federasi Perjuangan Buruh  Indonesia Asahan meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menjaga wibawa pemerintah dalam menjalankan amanah undang undang produk hukum ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan mereka saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor dinas setempat, Selasa (31/10).

Dalam aksinya, masa federasi buruh ini menyoroti kinerja advokasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan dari pada menjalankan perintah undang-undang. Sehingga kehadiran dinas yang diharapkan mampu dan melindungi taraf hidup pekerja dari perusahaan yang sewenang-wenang tidak dirasakan oleh kaum buruh.

Azis Manurung, kordinator aksi Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Asahan mengungkapkan saat ini banyak pekerja/buruh yang mengalami perselisihan atas perusahaannya yang melanggar hukum dan menghilangkan hak-hak pekerja, namun sayangnya ketika persoalan tersebut sampai pada dinas tenaga kerja menjadi mandek karena cenderung berpihak perusahaan.

Ia mencontohkan, dalam kasus perselisihan yang mereka tangani dengan PT AP sesuai dengan perintah undang undang nomor 2 tahun 2004 tentang peselisihan hubungan industry dalam tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja yang tak kunjung memberikan surat rekomendasi agar perselisihan tersebut diselesaikan di pengadilan PHI padahal mereka sudah menempuh prosedur sebagaimana yang diatur dan menunggu persoalan tersebut selama sepuluh bulan.

“Kondisi seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan terjadi kepada para pekerja. Fungsi dinas Tenaga Kerja sebagai tempat perlindungan pekerja seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap semua pihak sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui statement rilis yang mereka bagikan, FPBI Asahan menuntut kepada Dinas Tenaga Kerja Asahan agar memberikan anjuran terkait perselisihan yang terjadi di PT AP dan mengangkat pekerja kontrak di bagian produksi menjadi karyawan tetap pada perusahaan perkebunan sawit Inter Perkasa.

Beberapa menit menyampaikan aksi dengan berorasi secara damai, para demonstran yang dikawal oleh petugas Kepolisian Polres Asahan dan Satpol PP akhirnya bersedia diterima masuk untuk beraudiensi oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, H. Nurdin didampingi Kabid Mediasi Muhammad Syafii.

Sebanyak sepuluh orang perwakilan masa aksi akhirnya diterima masuk untuk bertatap muka langsung membericarakan persoalan yang mereka bawakan. Amatan wartawan diruang mediasi dinas tenaga kerja suasana sempat alot dan saling lempar argument antara kabid mediasi dinas dengan para perwakilan masa buruh.

Namun akhirnya terjalin kesepakatan diantara buruh dan dinas Tenaga Kerja untuk secepatnya menyelesaikan persoalan buruh sesuai dengan amanah undang undang. Pantauan wartawan, aksi berjalan dengan tertib hingga masa membubarkan diri.  (Per/syaf/ma)