Menu

KPK Disambut Demo, Desak Usut Dugaan Korupsi di Labusel

Keadaaan demo di kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin (4/9).

MetroAsahan.com, LABUSEL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bersama 11 kabupaten/kota yang dipursatkan di kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Senin (4/9).

Informasi dihimpun, hadir pada acara tersebut Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung, Bupati Labuhanbatu H Pangonal, Bupati Paluta, Bachrum Harahap, Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu, Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap, Wabu Labura, Dwi Prananta dan Wawako Tanjung Balai, H Ismail.

Kegiatan ini merupakan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang diikuti 11 kabupaten/kota, yaitu kota Tanjungbalai, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi meliputi 7 aksi, yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan, pelayanan terpadu satu pintu, kepatuhan LHKPN dan Gratifikasi, Peningkatan peran Inspektorat, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pembenahan aset daerah dan partisipasi publik.

Kasatgas Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK Adlinsyah M Nasution atau yang biasa dipanggil Bang Coki menjelaskan untuk mencegah korupsi, selain 7 aksi pencegahan korupsi terintegrasi juga harus diawasi beberapa sektor yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan Daerah dan BKD.

Adlinsyah M Nasution menjelaskan, monev yang dilaksanakan di Labuhanbatu Selatan merupakan monev yang ketiga, setelah monev di Sibolga dan di Tapanuli Selatan.

“Kita sudah monev yang ketiga, tidak ada monev keempat. Kabupaten yang progresnya tidak maksimal akan dipanggil ke Jakarta,” ujar Adlinsyah M Nasution. (nik/int/rah/ma)