Menu

Warga Protes Kenaikan Harga Sewa Tanah PT KAI

Warga yang yang berada di daerah pinggiran rel Aek Kanopan Kabupaten Labura yang memiliki hak pakai atas tanah milik PT KAI protes akibat adanya kenaikan harga sewa
tanah saat rapat di Stasiun Mambang Muda Aek Kanopan, Selasa (16/5).
Richard Silaban/MetroAsahan
Warga yang yang berada di daerah pinggiran rel Aek Kanopan Kabupaten Labura yang memiliki hak pakai atas tanah milik PT KAI protes akibat adanya kenaikan harga sewa tanah saat rapat di Stasiun Mambang Muda Aek Kanopan, Selasa (16/5).

MetroAsahan.com, LABURA – Sebanyak 60 kepala keluarga (kk) di Daerah Pinggiran Rel (DPR) Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang memiliki hak pakai atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) protes akibat adanya kenaikan harga sewa tanah tersebut.

Protes ini mereka sampaikan pada saat pihak managemen PT KAI mengundang para warga untuk mensosialisasikan rencana kenaikan harga sewa tanah tersebut di Stasiun Mambang Muda Aek Kanopan.

Wagiman (50), salah seorang warga yang memiliki hak pakai atas tanah PT KAI tersebut, Rabu (16/5) kepada wartawan menyampaikan, bahwa sebelumnya sewa tanah yang dibayarnya senilai Rp 350 ribu dengan 243 meter persegi. Selain itu ditambah lagi tarif pemanfaatan Rp 979 ribu, biaya adminitrasi Rp 80 ribu dan PPN Rp 140.900. Sehingga total yang dibayarkannya sebelumnya Rp 1.549.900.

Wagiman menjelaskan, jika harga sewa dinaikkan menjadi Rp 6 ribu per meter maka hanya harga sewa saja yang akan dibayarnya bakal mencapai Rp 1.458.000 ditambah lagi biaya administrasi, tarif pemanfaatan dan biaya lain- lainnya.

Anehnya lagi, berbeda dengan harga sewa tanah dibayarkan Roslina Silalahi (48). Dimana dengan ukuran tanah 144 meter persegi harga sewa tanah yang dibayarkan Rp 700 ribu, ditambah tarif pemanfaatan Rp 1.008.100, biaya adminitrasi Rp 150 ribu dan PPn Rp 185.815. Sehingga jumlah total yang dibayarkannya Rp 2.043.915.

Roslina Silalahi dan Wagiman mengaku heran kenapa nilai harga sewa tanah tersebut dan biaya lain lainya berbeda satu sama lain. Padahal tanah PT KAI yang mereka tempati saling berdekatan.

Anehnya lagi, pada saat rapat tersebut yang dihadiri Mardiono Asisten Manejer Pemanfaatan Asset PT KAI pertama sekali menyampaikan kenaikan harga sewa tanah milik PT KAI tersebut mulai tahun 2017 sebesar Rp 15 ribu per meter. Namun karena warga protes dan keberatan, sehingga terjadi tawar menawar dan pada akhirnya pihak managemen PT KAI menjatuhkan ke harga Rp 6 ribu per meter.

“Selama ini harga sewa tanah tersebut berbeda satu sama lain. Bahkan yang lebih herannya kenapa pertama PT. KAI bilang Rp 15 ribu terus turun Rp 10 ribu per meter dan bahkan menjadi Rp 6 ribu per meter. Seperti tawar menawar harga cabai. Seperti gak ada peraturan tetapnya,” cetus Roslina Silalahi kesal.

Roslina juga mengaku selama ini bingung karena selama ini mereka tidak pernah mengetahui peraturan yang tetap dan cara menghitung penetapan harga sewa tanahnya.

“Mungkin ini permainan dari petugasnya selama ini. Maunya pihak managemen PT. KAI segera mengetahui permasalahan ini,” ucapnya.

Terpisah Asisten Meneger Pemanfaatan Asset PT KAI Mardiono saat dikonfirmasi mengatakan, kenaikan harga sewa ini merupakan sesuai keputusan Direksi PT. KAI tentang petunjuk pelaksanaan pendayagunaan asset tetap perusahaan sampai waktu lima tahun ini.

Terkait penentuan harga sewa tanah, Mardiono menyampaikan hal tersebut berdasarkan Nilai Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut. Namun saat ditanya terkait NJOP dan cara menghitungnya serta peraturan penentuan harga tersebut dirinya tidak bersedia menjelaskannya dan bahkan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan rahasia perusahaan. (cad/rah/ma)