Menu

Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Labura 2018

Syawal Tanjung/ METRO ASAHAN
Teks foto Bupati Labura Kharuddin Syah usai membacakan Nota Keuangan RAPBD Labura 2018.

MetroAsahan.com, LABURA – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Kharuddin Syah SE menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 melalui rapat paripurna DPRD Labura, di ruang rapat DPRD Labura, Senin (11/12).

Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB, dihadiri 26 orang anggota DPRD, Sekretaris Daerah Labura Drs. Ahmad Fuad MSi, Sekretaris dewan (sekwan) Muhammad Lokot, serta jajaran organisasi perangkat (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Labura.

Ketua DPRD Labura Drs Ali Tambunan didampingi Wakil DPRD Edi Susanto Ritonga SE dan Sulhanuddin SSos mempimpin rapat paripurna. Kemudian memberikan kesempatan kepada Bupati Kharuddin Syah untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyampaiannya, bupati mengatakan, Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp837.030.764.177, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.069.120.952, kemudian Dana Perimbangan Rp687.779.268, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp88.182.375.
”Kemudian Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp871.626.646.892, yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp549.196.624.004, dan belanja langsung, sebesar Rp322.430.022.888,” jelas Kharudin Syah.

Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp36.595.882.715, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000, yaitu penyertaan modal (investasi) daerah pada PT Bank Sumut.

”Pembiayaan daerah ini merupakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan,” kata Bupati. Dengan demikian jumlah APBD Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp837.030.764.177.

Dijelaskannya , bahwa Rancangan PABD yang disampaikan tersebut belum termasuk anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

”Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 33 perangkat daerah, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan ke wilayahan,” Tutup Kharuddin Syah. (st/syaf)