Menu

Puluhan Petani Nyaris Bentrok

Puluhan Petani Sei Baru menghadang Pekerja Takojeng.

MetroAsahan.com, RANTAU – Puluhan petani nyaris bentrok dengan puluhan pekerja oknum pengusaha di Dusun III, Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Labuhanbatu, Kamis (21/9) sekitar pukul 11.00 WIB. Peristiwa itu dipicu persoalan sengketa lahan antara Kelompok Tani Cinta Murni Desa Sei Baru dengan Sukamto Tjeng alias Takojeng (45), oknum pengusaha warga Sei berombang Kecamatan Panai Hilir.

Dimana kedua belah pihak, sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan seluas 60 hektar yang berlokasi di Dusun III, Desa Sei Baru. Ketua Kelompok Tani Cinta Murni, Edy Hamdan mengatakan, kalau lahan seluas 60 hektar tersebut adalah lahan hutan produksi yang sudah dikelola sejumlah kelompok tani menjadi persawahan padi sejak tahun 2004 silam.

Namun belakangan, seorang pengusaha Sukamto Tjeng alias Takojeng mengklaim kalau lahan yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat tersebut adalah miliknya. “Dan hari ini Takojeng menyuruh pekerjanya untuk menghancurkan tanaman padi petani. Maka kami tak tinggal diam dan melakukan aksi penghadangan,” ujarnya.

Menurut Edy, pihaknya akan tetap mempertahankan lahan tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kalau lahan tersebut adalah milik Takojeng.

“Jadi kita persilahkan Takojeng menuntut kami di pengadilan, jangan malah membawa-bawa preman dan polisi untuk menggusur kami,” tandasnya. Sementara Kapolsek Panai Hilir AKP Amir Husin Siregar yang dikonfirmasi memastikan tidak terjadi bentrok antara  petani dan pekerja oknum pengusaha itu.

“Petani hanya menghadang pekerja. Dan kita sudah lakukan mediasi, hingga para pekerja mengalah agar tak terjadi bentrok,” ujarnya.

Menurut Kapolsek, soal sengketa lahan di Desa Sei Baru itu sudah berlangsung lama. Bahkan, sudah beberapa kali dilakukan upaya mediasi, namun belum ada titik temu.

“Camat, Polres Labuhanbatu dan Pemkab Labuhabatu sudah memediasi kasus ini, tapi belum ada titik temu,” ujarnya.

Masih menurut Kapolsek, berdasarkan data yang dia peroleh, masyarakat petani sama sekali tidak memiliki alas hak penguasaan lahan tersebut. Sedangkan Takojeng memiliki surat ganti rugi penguasaan lahan.

“Tapi lahan itu memang sudah lama ditelantarkan Takojeng, hingga digarap masyarakat. Namun kini tanah itu ingin dikuasi kembali oleh Takojeng. Sementara masyarakat sudah merasa kalau lahan itu adalah milik mereka. Ini lah setahu saya masalahnya,” jelas Amir Husin. (Nik/ma)