Menu

Dugaan Mark Up Pengadaan Tower Wifi Menguat, Harga Rp20 Jutaan, Dianggarkan Rp40 Jutaan

Zainul Siregar/MetroAsahan
Terlihat tower wifi berdiri tegak di salah satu kantor kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu.

MetroAsahan.com, RANTAU – Proyek pengadaan tower wifi di 75 desa se Kabupaten Labuhanbatu dengan dugaan mark up senilai 1,5 miliar semakin kuat dengan melihat fisik dan konfirmasi harga bahan.

Amatan, di salah satu tower wifi yang sudah berdiri di Kantor kepala Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, terlihat dibangun dengan berbahan besi 12 mm dan 9 mm, serta besi siku yang diperkuat dengan pondasi cor beton dan sanggahan kawat besi di tiga sisi tiang tower tersebut.

“Material yang digunakan dalam pembuatan satu tiang tower terdiri dari 7,5 batang besi 12 mm dan 9 mm, kemudian besi siku berukuran sekitar 30 mm untuk membuat tower dengan ketinggian 25 meter itu,” kata ketua LSM Icon RI Labuhanbatu Rahmat Fajar Sitorus, Rabu (11/10).

Berdasarkan hasil survei harga bahan pembuatan tiang tower di sejumlah toko bahan bangunan yang ada di Kota Rantauprapat, nilai fisik dan perangkat elektro pembuatan 1 tower wifi tersebut menghabiskan biaya maksimal Rp 20 juta.

“Itu sudah termasuk biaya PPH dan PPN 11,5% dari biaya pengadaan. Untuk harga besi 12 milimeter hanya berkisar Rp 76 ribuan per batang dengan ukuran 10 meter. Sementara besi 9 berkisar Rp 50 ribuan per batangnya dengan panjang 10 meter,” ujar Rahmat.

Disebutkannya, selain itu besi siku yang berukuran 30 milimeter berkisar Rp 45 ribuan per batang dengan panjang 10 meter. Ditambah kawat besi 30 kg dengan panjang berkisar 300 meter, serta penegang kawat (kontrek) 15 biji dan sejumlah baut, yang berkisar Rp 500 ribuan.

“Penyangga kawat besi itu berkisar Rp 22 ribuan per kilogramnya. Kemudian ditambah pondasi cor beton dengan perkiraan menghabiskan 6 sak semen, bercampur pasir dan kerikil dengan biaya Rp. 1 juta,” sebutnya.

Ditambahkannya, terakhir, upah tukang berkisar Rp 6 jutaan serta perangkat wifi sekitar Rp 2 jutaan.

“Dinilai secara fisik dengan material dan ketentuan harga pasaran ongkos dan upah kerja, pembuatan tower wifi setinggi 25 meter dilengkapi perangkat hanya dalam kisaran dana terpakai maksimal Rp 20 juta saja cukup. Nah jika mampu dengan Rp 20 juta, mengapa harus mencapai Rp 40 juta,” tandasnya.

Terpisah, penelusuran METRO di Internet memuat sejumlah laman penyedia jasa pemasangan tower wifi tersebut. Untuk setiap meternya tower Triangle Wifi untuk pemasangan area Medan penyedia jasa mematok harga Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000 untuk satu stik sambung tower Triangle berukuran 5 meter. Sedangkan untuk pemasangan tower Triangle setinggi 25 meter akan dibutuhkan stik sambung sebanyak 5 batang stik sambung sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membangun Tower Triangle setinggi 25 meter berkisar Rp 6 juta – Rp 7,5 juta. Harga yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pemasangan Tower Triangle tersebut sudah termasuk kabel sling, tapak pondasi, instalasi wife berupa modem dan router dan biaya mantenance/ pamasangan. Namun harga tersebut diluar biaya transportasi dan akomodasi.

Sementara itu, untuk jasa pembuatan Website sejumlah programer banyak yang menawarkan jasa, dimana jasa pembuatan Website berkisar Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta.

Sehingga jika ditotal kebutuhan anggaran sewajarnya dalam pembangunan Tower Wifi dan pembuatan Website di Desa-Desa berkisar Rp 9,5 juta sampai Rp 12,5 juta di luar biaya transportasi, akomodasi teknisi dan PPN.

Beberapa kepala desa mengaku, harga yang ditetapkan memang terlalu tinggi. Kami takutnya sebenarnya kalau proyek ini jadi temuan penegak hukum. “Tapi mau cemanalah lagi, namanya itu sudah permintaan. Kami tidak bisa menolak. Memang kami pernah konsultasi kepada sejumlah teknisi dan tukang komputer pak, biaya wajar pembangunan tower wifi ditambah website Desa itu antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta,” ujar Kepala Desa ini menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Zaid Harahap ketika dikonfirmasi terkait adanya dugaan Mark Up tersebut enggan berkomentar banyak. “Kami kan tidak tahu itu (adanya mark up) karena yang punya gawean itu Kepala Desa. Mereka yang tahu berapa tingginya, berapa harganya bagaimana spesifikasinya dan bagaimana prosesnya itu urusan Kepala Desa,” katanya. (bud/zas/rah)