Menu

Dugaan Mark Up Proyek Wifi Rp1,5 M, Kades Tak Diikutkan Susun RAB

Zainul Siregar/MetroAsahan
Terlihat tower wifi berdiri tegak di salah satu kantor kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu.

MetroAsahan.com, RANTAU – Dalam proyek pengadaan tower wifi di 75 desa se Labuhanbatu dengan dugaan mark-up senilai Rp1,5 miliar, Kepala Desa hanya sebagai tameng. Pasalnya, kepala desa tidak ada turut dalam menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan tower tersebut.

“Kepala desa tidak pernah menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam proyek pembangunan tower wifi yang menggunakan dana ADD tersebut,” kata Ketua LSM Icon RI Labuhanbatu, Rahmat Fajar Sitorus, Kamis (12/10).

Hal ini, lanjut dia, berdasarkan pengakuan dari sejumlah kepala desa. Mereka mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan RAB untuk pembangunan tower wifi tersebut.

“Mereka mengaku, RAB untuk Proyek tower wifi itu, bukan hasil analisa harga dan kebutuhan yang mereka ketahui, tetapi RAB nya diberikan oleh rekanan setelah melakukan pemasangan tower tersebut,” ujar Rahmat.

Dijelaskannya, masih dari pengakuan kepala desa, mereka sempat komplain terhadap anggaran dalam RAB. Tentunya ini suatu ketidakwajaran, karena yang punya proyek tidak turut andil dalam penyusunan RAB. Sementara RAB itu sangat vital untuk sebuah pekerjaan sebelum dimulai.

“Di sini kami melihat ada suatu permainan dibalik layar, dan menjadikan kepala desa sebagai tameng dari sorotan hukum seyogianya nilai proyek dalam RAB sudah ditetapkan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari proyek tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Program Pemerintahan Desa Cut Rivai Nababan, saat dikonfirmasi keterlibatannya terkait RAB proyek itu, membantah tidak ikut andil dalam hal tersebut. “Makasi konfirmasi nya, yang pasti kalau mengatur tidak. karena itu kebutuhan desa bukan keinginan saya terima kasih,” ujarnya melalui pesan Whatsapp.

Menanggapi hal itu Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Budiono mengatakan, kalau  perencanaannya tidak melibatkan kepala Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) seperti berita yang beredar selama ini, tentu hal ini tidak bisa di biarkan.

“Idealnya, pemerintah desa itu di bantu memberdayakan dan mengembangkan potensi desanya, jangan malah di intervensi utk melaksanakan program kegiatan yang bukan merupakan prioritas di desanya demi keuntungan sekelompok orang,” katanya. (Bud/Zas/syaf)