Menu

Tolak Pendirian PKS di Pulo Padang, Warga Seruduk DPRD Labuhanbatu

Ratusan Warga Berunjukrasa didepan Gedung DPRD Menolak keras pembangunan PKS di Kelurahan Pulo Padang.

MetroAsahan.com, RANTAU – Warga yang menolak pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pulo Padang Sawit Permai, di kawasan Pulo Padang, Lingkungan Bandar Selamat, Kecamatan Rantau Utara, akan segera layangkan surat kepada Komisi A DPRD Labuhanbatu.

Hal tersebut disampaikan oleh H Harun Hasibuan salaseorang warga sekitar pembangunan PKS itu yang menolak karena menurutnya sudah melanggar keputusan Gubsu No 188.44/594/KPTS/2015, Perda Labuhanbatu tentang RTRW Labuhanbatu tahun 2015-2035 pasal 34 ayat 2.

Surat yang dimaksud, sesuai dengan perkataan Dahlan Bukhori selaku Ketua DPRD Labuhanbatu yang menerima aspirasi sejumlah warga yang berunjuk rasa menolak pembangunan PKS tersebut, Senin (24/10) di Gedung DPRD kemarin.

“Kita akan segera melayangkan surat keberatan warga atas pendirian pabrik kelapa sawit itu, kepada Komisi A DPRD Labuhanbatu, sesuai apa yang dikatakan Ketua DPRD kemarin, silahkan masukan surat keberatan saudara-saudara, dan kami akan membahasnya disini,” kata Harun.

Menurutnya, surat keberatan atas pendirian PKS itu, oleh sejumlah warga yang berdomisili di Kelurahan Pulo Padang tersebut di layangkan, agar pihak DPRD dapat membentuk dengar pendapat antara masyarakat, pihak PKS bersama komisi A.

“Kami heran juga dengan ketua DPRD Dahlan Bukhori, yang mengatakan belum mengetahui adanya pembangunan PKS tersebut, padahal hal ini kan sudah berlangsung cukup lama,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua LSM Icon RI DPD Labuhanbatu Rahmat Fajar Sitorus, menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa, selayaknya pemerintah daerah harus jeli dalam menganalisa tata penempatan badan usaha yang akan diberi izin. Apalagi, lanjut dia, jenis usaha pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) yang efek pengelolaannya banyak berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dia juga menegaskan, izin usaha industri pertanian (IUIP)  dapat diberikan ketika pengkajiannya tidak berbenturan dengan keputusan Gubsu No 188.44/594/KPTS/2015, Perda Labuhanbatu tentang RTRW Labuhanbatu tahun 2015-2035 pasal 34 ayat 2, yang menetapkan sejumlah item pelarangan terhadap wilayah tertentu.

“Pendirian PMKS itu, wajib di sesuaikan dengan strategis lokasi diizinkannya usaha didirikan, sesuai keputusan Gubsu No 188.44/594/KPTS/2015, Perda Labuhanbatu tentang RTRW Labuhanbatu tahun 2015-2035 pasal 34 ayat 2. Jangan akal-akalan agar tujuan tercapai,” tegasnya.

Disamping itu, DPRD sebagai wakil rakyat harus sigap dan tanggap menyikapi keluhan masyarakat, karena DPR didudukkan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. “Diminta, dalam hal ini DPRD Labuhanbatu jangan plin-plan atau mencle-mencle menanggapi persoalan ini,” tandas Sitorus. (Bud/syaf/ma)