Menu

PTUN Medan Menangkan Surfenov-Parlindungan, KPU Disarankan Kasasi

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw

METROASAHAN.COM,JAKARTA– Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyarankan KPU Pematangsiantar mengajukan kasasi atas putusan PTUN Medan yang mengeluarkan putusan memenangkan pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Pematangsiantar Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

Langkah kasasi, lanjut Jerry, penting untuk menunjukkan bahwa KPU Pematangsiantar berupaya menegakkan aturan pilkada. Pasalnya, pasangan Surfenov-Parlindungan yang diusung Partai Golkar hanya mendapat rekomendasi dari kubu Aburizal Bakrie. Padahal, sesuai peraturan KPU, bakal paslon dari Golkar harus diusung oleh oleh dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakri dan kubu Agung Laksono. “Sebaiknya KPU kasasi karena sudah jelas pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan. KPU harus berjuang untuk menegakkan aturan,” terang Jerry kepada koran ini, kemarin (25/2).

Dikatakan Jerry, justru KPU Siantar akan disalahkan jika menerima begitu saja putusan PTUN Medan itu. Jika KPU mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Surfenov-Parlindungan, kata Jerry, itu soal lain. Dengan kata lain, misal MA nantinya memenangkan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, KPU Siantar sudah tidak bisa disalahkan karena yang memutuskan MA. “Misal dalam kasus pilkada Simalungun, komplikasi-komplikasi yang muncul belakangan ini, sudah bukan salahnya KPU Simalungun,” ujar Jerry.

Komplikasi yang dimaksud Jerry adalah polemik seputar pelantikan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih, JR Saragih-Amran Sinaga. Menurut Jerry, jika pada akhirnya nanti Mendagri Tjahjo Kumolo hanya mengeluarkan SK pengesahan dan pelantikan untuk JR Saragih saja, tetap saja itu akan menjadi problem. “Pasangan calon itu kan satu paket, apa pun alasannya, kalau hanya satu saja yang dilantik, itu akan muncul masalah. Nah, ini adalah implikasi dari putusan MA, bukan salahnya KPU Simalungun. Yang terpenting, KPU sudah berupaya untuk menegakkan aturan. KPU Siantar juga harus seperti itu, ajukan kasasi saja,” saran Jerry.

Diberitakan, Anggota KPU Siantar Batara Manurung mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap, apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. KPU Siantar masih akan berkoordinasi dengan KPUD Provinsi Sumatera Utara. “Kami akan koordinasi dulu apakah akan banding (kasasi) atau tidak. Dalam 14 hari kami diberikan waktu untuk melakukan analisis,” jelasnya.

Sementara, menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pihaknya belum memeroleh informasi terkait putusan PTUN tersebut. Demikian juga dengan salinan putusan, juga belum diperoleh. Karena itu pihaknya belum dapat mengambil sikap. Apakah akan menempuh upaya kasasi atau menerima putusan. “Saya belum dapat informasi dari teman (Komisioner KPUD,red) Sumut. Nanti kami tunggu salinan putusannya ya,” ujar Ferry, kepada koran ini saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini, pihaknya akan langsung membahas langkah yang akan diambil, begitu salinan diperoleh. Saat ditanya apakah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Siantar tetap akan dilaksanakan di tahun 2016, Ferry juga mengaku belum dapat memberi jawaban pasti.

Demikian juga terkait apakah pilkada Siantar diundur untuk kemudian dilaksanakan bersamaan dengan pilkada serentak gelombang kedua yang akan digelar 2017 mendatang.

Ferry hanya menegaskan, segala hal tentunya akan dipertimbangkan dengan matang, sehingga hakikat dari digelarnya pilkada benar-benar demi hadirnya pemimpin yang lebih baik bagi Pematang Siantar. “Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Ferry.
Sebagaimana diketahui, KPU sebelumnya mencoret pasangan Survenof-Parlindungan. Atas sikap tersebut, pasangan ini kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Dengan demikian KPU terpaksa menunda pelaksanaan pemungutan suara, yang sedianya digelar secara serentak di sejumlah daerah pada 9 Desember lalu. (sam/gir/dro)

loading...