Menu

Rawan Politisasi, Pemekaran Daerah Tunggu Pemilu Usai

Ilustrasi

MetroAsahan.com – Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah pusat masih akan melakukan penundaan. Setidaknya hingga pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 usai.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pelaksanaan pemekaran di masa-masa pemilu rawan dengan polititasi. Selain itu, dari segi teknis, juga berpotensi menyulitkan pelaksanaan pemilu.
Misalnya menyangkut penganggaran untuk pilkada, penataan data pemilih, hingga pembagian daerah pemilihan (Dapil) pemilihan legislatif. “Lebih baik pilkada selesai dulu, pilpres dulu. Insya Allah setelah pilpres, ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/7).

Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti pasca pemilu selesai pemekaran langsung dilakukan. Sebab, selain situasi politik, aspek kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan.

Mengingat akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah. “Kalau kondisi anggaran memungkinkan, bisa dilakukan itu,” kata pria yang akrab disapa Soni tersebut. Untuk diketahui, hingga pertengahan 2017, sudah ada 314 DOB yang mengajukan pemerintah. Di antaranya Provinsi Madura, dan Kabupaten Indramayu Barat.(jpg)