Menu

Rehab Rumdis Ketua DPRD Diduga Mark Up

Ilustrasi

MetroAsahan.com, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang kembali menganggarkan dana rehab rumah dinas Ketua DPRD di Jalan Listrik Tanjungbalai sebesar Rp 388.477.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD Tanjungbalai dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai Tahun 2017.

Kadis PU dan Penata Ruang Tanjungbalai Mulkan ST mengatakan, pekerjaan rehab rumah dinas tersebut dimenangkan CV Rafli dengan masa kerja September hingga Desember 2017.

Mulkan mengaku bahwa tiga tahun yang lalu sudah dilakukan rehab rumah dinas DPRD Tanjungbalai dengan biaya Rp 190 juta. Tetapi tahun ini perlu dilakukan rehab kembali disebabkan sebahagian bangunan sudah banyak yang rusak pada bagian dinding bangunan rendah sehingga harus dinaikkan beberapa meter

Pada bagian atas menggunakan material bangunan rangka baja dan atas seng yang paling bagus agar bangunannya bertahan lama.

‘Rehabilitasi sedang dan berat patutlah menggunakan biaya yang besar hampir setengah miliar atau untuk lebih lengkap silakan tanya Penjabat Pembuat Teknik Kegiatan (PPTK). Rehab bangunan rumah dinas Ketua DPRD Tanjungbalai tidak mark up,” tegas Mulkan.

Terpisah, Sugondo Marpaung seorang kontraktor Tanjungbalai mengatakan, rehab bangunan rumah dinas Ketua DPRD Tanjungbalai diduga mark up, alasanya dari jumlah dana rehab tiga tahun lalu masih Rp 190 juta sekarang naik 2 kali lipat menjadi hampir setengah miliar.

“Kita curiga terhadap bangunan itu menelan biaya cukup besar. Sementara bangunan itu hanya peniggian bangunan lama dengan yang baru ditambah kerangka baja, atap, plafon, pintu, jendela dan prangkat lainya paling banyak dana terserap Rp 200 juta,” kata Sugondo yang mengaku sudah puluhan tahun jadi kontraktor.

Sugondo meminta Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Sumatra Utara melakukan audit agar uang negara tidak terkuras habis hanya untuk merehab rumah dinas ketua DPRD Tanjungbalai.

“Tiga tahun lalu sudah dianggarkan rehab sebesar Rp 190 juta. Kini direhab lagi, dana rehab rumah dinas itu dianggarkan tahun 2016 dan baru dikerjakan tahun 2017. Aneh kan,” ungkapnya.

Rehab rumah dinas ketua DPRD sempat menjadi sorotan publik dari anggota DPRD Tanjungbalai H Riduan disela rapat di DPRD. Riduan yang merupakan Politisi Partai Demokrat sempat menanyakan kapan rumah Dinas itu selesai dikerjakan dananya kan sudah ada.

Salah seorang tokoh masyarakat Tanjungbalai mengatakan seharusnya bangunan rehab rumah dinas ketua DPRD Tanjungbalai sudah selesai tahun lalu. “Kenapa sekarang baru dikerjakan kembali, buat malu saja.

Sementara Ketua DPRD Tanjungbalai Bambang Harianto Lobo SE melalui seluler enggan berkomentar banyak tentang rehab rumdis tersebut. “Aku tidak taulah. Mau disebut mark up atau bagaimana, yang penting bangunan rumah dinas Ketua DPRD selesai dikerjakan pada Desember 2017,” tandasnya. (ilu/rah)