Anggaran Pilkada 2020 KPU Labuhanbatu Usulkan Rp27 M, Labusel Rp20 M

Share this:
Ketua KPUD Labuhanbatu Wahyudi

RANTAUPRAPAT- Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu tengah melakukan penyusunan anggaran untuk diajukan kepada pemerintah daerah sebesar Rp27 miliar. Sementara KPU Kabupaten Labusel mengusulkan Rp20 miliar.

“Masih melakukan perencanaan anggaran, untuk estimasinya Rp27 miliar. Namun ini belum bisa kita rincikan. Kami akan mendiskusikan hal ini pada awal bulan Juli dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,” ujar Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/6).
Dijelaskannya, meningkatnya anggaran tersebut karena ada kenaikan anggaran honor PPK dan PPS. Selain itu, anggaran pembuatan ulang kotak suara.

Untuk perekrutan PPK dan PPS Pilkada 2020, pihaknya akan melakukan perekrutan kembali.
“Perekrutan PPK dan PPS tersebut akan di mulai pada Januari 2020. PPK ada sebanyak 45 orang dan PPS sebanyak 294 orang. Untuk TPS diperkirakan jumlahnya akan berkurang. Pemilu Pilpres dan Legislatif kemarin, ada sebanyak 1.313 yang tersebar di sembilan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu,” tandasnya.

KPU Labusel Usulkan Rp20 Miliar
Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tengah memantabkan penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara serentak tahun 2020 kepada pemerintah daerah.
“Sekarang kami sedang intens berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pengalokasian anggaran Pilkada. Dana yang diajukan kepada pemerintah daerah lebih dari Rp20 miliar,” kata Ketua KPUD Labusel Effendi Pasaribu.

Ia menjelaskan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu daerah yang ikut melaksanakan Pilkada serentak pada bulan September 2020 dan pihaknya juga sedang mempersiapkan rencana anggaran belanja tersebut.
Namun, anggaran itu belum disetujui, karena masih ada sejumlah hal yang harus dibahas, diperbaiki, dan disesuaikan.
Diantara permasalahan yang sedang dibahas yakni, mengenai alokasi anggaran untuk kegiatan Pilkada pada tahun 2019 yang harus dipisahkan dari anggaran kegiatan Pilkada pada tahun 2020. Sementara, pada APBD-Perubahan tidak dapat dianggarkan dana hibah.

“Ada masukan dari Pemkab agar anggaran itu dipisahkan dalam dua pengajuan, yakni melalui APBD-Perubahan 2019 dan APBD 2020. Karena pada 2019 ini sudah masuk tahapan Pilkada. Jadi sekarang permasalahan ini masih dibahas,” katanya.

Sementara terkait pelaksanaan Pilkada, Effendi Pasaribu menjelaskan, jika mengacu kepada UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota maka Pilkada serentak dilaksanakan pada September 2020.
Pihaknya pada bulan September sudah akan melakukan peluncuran yang dilanjutkan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Sedangkan KPU pada Juli nanti sudah menerbitkan peraturan tentang tahapan pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya, KPUD kabupaten/kota tinggal mengikuti tahapan yang telah ditetapkan tersebut.
“Dua bulan ke depan tahapan pelaksanaan Pilkada sudah mulai bergulir. Mudah-mudahan mengenai anggaran ini dapat tunas secepatnya, sehingga kami hanya tinggal menyusun rencana dan hal-hal menyangkut teknis lainnya,” katanya. (Bud/ant/des)

Share this: