Menu

Ketimpangan Sosial Induk dari Kekerasan Massa

Ilustrasi

BELAKANGAN ini, tanah air kita kembali diramaikan dengan beberapa potret kekerasan massa yang bergejolak dan mewarnai perhelatan demokrasi bangsa ini. Peristiwa kekerasan massa yang sempat terjadi pasti akan melukai rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air.

 

OLEH: MUHAMMAD IRSAN SIREGAR

Kita tentu sangat menyesalkan tindakan tak beradab yang acapkali mengkambing hitamkan demokrasi dengan alasan politik, agama dan kepercayaan apapun.

Jikalau semua pihak bisa berpikir jernih, dan mengutamakan ruang dialog bahkan upaya negosiasi secara konstruktif tanpa menggunakan kekerasan yang kerugian pada akhirnya berujung pada rakyat bangsa itu sendiri.

Kekerasan massa tersebut tentu bukan yang pertama kali terjadi, mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ada banyak rentetan kekerasan akibat ledakan emosional beberapa kelompok yang menyuarakan keinginannya dengan mudah terpacing dan bergejolak.

Lalu muncul pertanyaan banyak orang, mengapa kekerasan seolah menjadi wajah kengerian yang dengan mudah terlihat di berbagai ruang publik di bangsa ini? Apa yang terjadi dengan nurani para pengelola nasib publik kita. Hingga tidak sempat lagi memahami rasionalitas amarah publik yang selama ini acapkali terabaikan oleh para elit dan pejabat kita yang di pusat ataupun yang di daerah.

Faktor primordialisme bukanlah satu-satunya sumber konflik, karena ada konteks lain yang menurutnya justru menjadi pemicu mengapa kekerasan dengan mudahnya bergejolak, salah satunya yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial yang selama ini terbangun, tidak jarang telah mengkebiri hak-hak sipil warga negara.

Akibatnya sistem pertumbuhan yang cenderung sangat menghambakan kemajuan. Hanya para pemilik modal melalui berbagai aktivitas korporasi yang acapkali terperangkap dengan logika keserakahannya. Akhirnya, nasib publik pun terabaikan oleh sistem kapitalisme yang terbangun justru memunculkan ancaman akan keterbelakangan bagi warganya, baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Potret kekerasan massa yang mewarnai interaksi sosial masyarakat kita akhir-akhir ini tentu merusak tatanan struktur sosial dan budaya masyarakat yang sejak dulu terkenal sangat toleran, dan rasa persaudaraan satu sama lain terjalin penuh dengan nuansa keramah tamahan.

Sebagai bangsa yang besar, entitas persaudaraan kita menjadi tercabik-cabik akibat perilaku sekelompok orang yang mementingkan kepetinganya sendiri begitu gampang marah hingga menjadi beringas melakukan berbagai gerakan amuk massa yang justru merugikan kita semua dengan aksi destruktifnya. Kita semua tentunya sangat menyesalkan akan tindakan anarkisme tersebut.

Pergeseran budaya masyarakat di aras lokal yang mudah melakukan kekerasan memang menjadi warna tersendiri yang meramaikan fenomena sosial hampir di banyak daerah di tanah air. Ada daerah yang hampir setiap pekan bahkan tiap hari selalu diwarnai dengan praktik-praktik amuk massa warganya.

Terlepas dari konflik sosial maupun karakter budaya lokalnya yang memang cenderung permisif dan mudah untuk melakukan kekerasan. Yang jelas aktivitas yang bertendensi kekerasan jelas sangat dikecam dan dilarang oleh agama apapun yang menjadi kepercayaan masyarakat di tanah air.

Berbagai realitas konflik yang berujung kekerasan dan muncul ke permukaan di beberapa daerah, tentu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Persoalannya tidak sesederhana itu, justru yang sering menjadi pemicu mengapa konflik kekerasan mudah terjadi, itu semua dikarenakan akumulasi emosional atas frustasi sosial khalayak publik, khususnya yang berada di level bawah yang merasa kecewa atas terjadinya penggerusan politik  yang terus dilakukan oleh para predator sebagai preman politik dalam alibi mengurus nasib rakyat.

Realitas miris itulah yang selama ini menjadi ironisme yang sangat menggelisahkan kita semua. Sebagai bagian rakyat bangsa ini, akibat banalitas bisnis yang terus membayangi prilaku pejabat kita yang melulu sibuk mengakumulasi modal kapital demi memuluskan hasrat kekuasaan politiknya segan-segan mengorbankan nasib rakyat bangsa ini.

Selama ini kerapkali yang menjadi pemantik gejolak amarah publik yaitu ruang ketidakadilan sosial, yang mana proses distribusi berbagai sumber daya lokal, khususnya kekayaan alam cenderung ekploitatif serta banyak menciptakan ketimpangan sosial ekonomi lokal.

Tragisnya disparitas ekonomi lokal kian menjadi-jadi saat logika para kepala daerah bersama elit kekuasaannya yang entah secara sadar atau tidak telah menggiring nasib ekonomi lokal cenderung sangat eksploitatif dan bahkan menderita dalam keterjebakan kemiskinan yang sangat rentan.

Potret tersebut nampak dalam dinamika kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini sangat rentan menjadi arena konflik bagi para warga lokal yang tidak jarang berujung kekerasan. Kondisi inilah yang semestinya menjadi perhatian oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah daerah agar semakin intensif serta progresif lagi dalam mencegah terjadinya ketimpangan sosial melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, dan keuntungannya bisa terdistribusi dengan optimal.

Khususnya dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi baru yang banyak menyerap tenaga kerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan publik rakyatnya. Kondisi ini tentu juga harus didukung oleh komitmen para investor yang selama ini berinvestasi di daerah agar benar-benar berkontribusi secara efektif untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, satu-satunya harapan rakyat kepada pemimpinnya baik di pusat dan di daerah adalah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang seadil-adilnya.

Janganlah hasil daerah terus-menerus di kerus untuk membiayai kebutuhan hedonis sebagian kelompok saja. Dan rakyat yang dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. (*)

 

Penulis adalah Tenaga Pendidik Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid Tapanuli Selatan

Loading...