Menu

Gaji Pokok PNS Naik

Ilustrasi

MetroAsahan.com, Jakarta – Dalam pidato kenegaraan yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan bahwa ada rencana kenaikan gaji PNS. Jokowi berharap kenaikan kualitas birokrasi dalam negeri meningkat.

“Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya,” kata Jokowi.

Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pertimbangan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS adalah selama beberapa tahun terakhir gaji pegawai pemerintah tidak pernah naik.
Karena tingkat inflasi terus meningkat, gaji PNS pun harus menyesuaikan dengan laju Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut.

“Gaji PNS itu yang mengalami kenaikan adalah gaji pokok,” kata Sri Mulyani. Sudah beberapa tahun gaji PNS tidak naik. Padahal, inflasi sudah sekitar 3 persen. Gaji pokok PNS terkorosi (tergerus).

“Jadi, ini adjustment atas apa yang selama ini tertahan,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, dengan kenaikan gaji pokok itu, PNS tetap menerima THR, tunjangan kinerja (tukin), dan gaji ke-13 tahun depan. Sementara itu, tukin PNS daerah disesuaikan dengan dana alokasi umum (DAU) daerah masing-masing.

Pemberian DAU tahun depan bersifat final untuk meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD. Dengan demikian, penyaluran besaran DAU tidak lagi menyesuaikan dengan dinamika penerimaan negara.

“Tukin daerah sesuai dengan kemampuan daerah, sesuai dengan DAU. Dalam DAU yang sekarang diharapkan juga sudah mempertimbangkan THR dan gaji ke-13,” lanjutnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, kenaikan gaji PNS sudah rutin dilakukan setiap tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir memang tidak ada kenaikan, digantikan dengan tambahan tunjangan berupa THR.

Karena itu, dia menilai kebijakan pemerintah tersebut sebenarnya bukan kebijakan baru. Untuk tambahan anggaran terkait kenaikan gaji pokok PNS, diperkirakan dana yang dibutuhkan Rp5 triliun-Rp6 triliun. (jpc/ma/int)

Loading...