Menu

Lahan Seluas 40 Ha Dikuasai Perkebunan, Warga Ngadu ke Bupati

Perdana Ramadhan/Metro Asahan
Warga Desa Sei Alim Hassak bersama Pekat IB saat berunjukrasa ke kantor Bupati Asahan.

MetroAsahan.com, KISARAN – Warga Sei Halim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, mengadukan persoalannya ke kantor Bupati Asahan terkait lahan mereka seluas 40 hektare (Ha) yang masih diduduki pihak PTPN III Kebun Sei Dadap.

Kedatangan warga bersama DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Asahan tersebut, untuk meminta Bupati agar bersikap tegas terhadap lahan yang dikuasai pihak perkebunan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

“Di sini kami meminta tegas kepada Bupati Asahan dan pejabat pemerintah terkait agar menyurati Kementrian Agraria dan tata ruang untuk segera menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan HGU dimana sejak setahun lalu yang telah di enclave dari perpanjangan HGU,” kata M Syihabuddin yang juga merupakan Ketua Pekat IB di kantor Bupati Asahan, Rabu (8/8).

Di samping itu mereka juga meminta Bupati menyurati pihak Direksi PTPN III dan Manager Kebun Sei Dadap agar tidak lagi melakukan aktifitas usaha diareal masyarakat seluas 40 ha yang telah di enclave tersebut.

Effendi Panjaitan (55) merupakan aktifis pemerhati lingkungan ditengah aksi juga sangat menyayangkan atas tindakan okupasi (pendudukan) yang dilakukan pihak PTPN III Kebun Sei Dadap.

Padahal apa yang menjadi tuntutan warga dimaksud memiliki bukti berupa alas hak Surat Keterangan Tanah sebanyak 20 (duapuluh) surat yang diterbitkan Kepala Kampung Sentang dari tahun 1971 sampai tahun 1977.

Ditambahkannya, berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan No.525/1402.a tanggal 19 Nopember 2013, lokasi yang diklaim masyarakat tanah seluas 40 ha berada diluar kawasan hutan terlampir.

”Jadi, dengan dasar itu bahwa lahan seluas 40 ha yang dipersengketakan antara masyarakat Sei Halim Hassak dengan PTPN III memiliki dasar yang cukup kuat,“ terang Efendi.

Beberapa saat melakukan orasinya, Pemkab Asahan akhirnya bersedia menemui perwakilan pengunjukrasa. Namun sayangnya permintaan masa yang ingin bertemu dengan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang gagal karena Pemkab Asahan mengutus M Azmi Ismail, kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).

M Azmi Ismail mengatakan, dalam kasus sengketa tanah ini pihaknya selaku yang mewakili Pemkab Asahan sudah melakukan mediasi terhadap Masyarakat dan pihak PTPN III. Namun, sampai sekarang belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Pemkab Asahan berjanji persoalan ini akan mereka kordinasikan dengan kementiran terkait dan pihak perkebunan agar nasib masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut menjadi jelas.

“Kami butuh dukungan dari masyarakat agar persoalan ini segera cepat kita selesaikan. Hal ini akan kami segera laporkan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti,” ujarnya. (per/ma)

Loading...