Menu

ULP Asahan Dituding Tidak Profesional

Bayu Syahputra/Metro Asahan
Kantor ULP Kabupaten Asahan.

MetroAsahan.com, ASAHAN – Pokja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)  Kabupaten Asahan diduga tidak profesional dalam melaksanakan proses pelelangan Normalisasi Kanal Saluran Air Desa Bangun Dusun I. Sebab perusahaan yang dimenangkan tidak memiliki Sertifikasi Badan Usaha yang teregistrasi.

Zul selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) ketika dikonfirmasi melalui selulernya (7/9) mengatakan bahwa perusahaan tidak dibutuhkan lagi yang terigistrasi sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

Sementara itu dalam dokumen pengadaan nomor 957407-01/ULP-AS/2018 tanggal 22 Juni 2018 Bab V huruf B nomor 3 tentang Persyaratan Kualifikasi perusahaan harus memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang telah teregistrasi, dengan bidang/sub bidang pekerjaan antara: S1001-jasa  kontruksi saluran air, pelabuhan, DAM dan prasarana sumber Daya Air , K1, K2 dan K3.

Di tempat lain Tri Purnowidodo SH (Ketua DPC Pradi Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara)  menggelengkan kepala saat mengetahui hal ini, menururutnya ULP Kabupaten Asahan tidak profesional dalam proses Pelelangan tersebut.

Karena menurut Tri Purnowidodi perusahaan yang menang lelang tersebut tidak layak dimenangkan untuk pelelangan normalisasi kanal Dusun I Desa Bangun karena tidak memiliki SBU yang teregistrasi sesuai dengan dokumen pengadaan.

Sementara dalam  surat LPJK nomor 670 merujuk dari Surat Edaran Direktur Jendral Bina Konstruksi nomor 595 poin 1 disebutkan bahwa masa berlaku dan keabsahan SBU diatur dalam Peraturan LPJK No 3 Tahun 2017 pasal 26 ayat (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke 2 dan ke 3 sebagaimana tanggal yang tertera dalam SBU.

Sesuai dengan surat LPJK No 670 poin 2 jelas dinyatakan bahwa sesuai Surat Edaran Direktur jendral Bina Konstruksi nomor 595 tahun 2018 badan usaha dapat mengikuti proses pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejauh SBU berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan dan masih berlaku pada saat mengikuti pelelangan.

Sesuai dengan diktum poin 2 jelas dinyatakan hanya untuk di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bukan untuk pedoman para Kepala ULP di kabupaten/Kota se Indonesia dan para Kelompok kerja (pokja) seluruh kabupaten, kota se Indonesia ini jelas sesuai surta edaran Nomor 595/SE/DK/2018.

Seorang Pakar Hukum ini juga menduga ULP Kabupaten Asahan sudah melanggar azas azas umum penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopetisme.

Orang yang biasa disapa dengan sebutan Dodo ini memberi masukan kepada perusahaan yang telah dirugikan agar melaporkan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau ke Aparat Penegak Hukum Seperti Tipikor dan lainya.

Sambung Dodo, Karena ULP diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan wewenang seperti yang tertuang dalam Uundang-undang no 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4: Kolusi adalah Permufakatan atau kerja  secara melawan Hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara atau pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.

ULP juga diduga menentang Undang-undang no 28 Tahun 1999 Pasal 21 yaitu Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ruiah), jelas Dodo. (bay/pra/ma)

Loading...