Bawaslu Asahan Tunggu Bawaslu Sumut

Bagikan:
Baharuddin Manurung (pakai kalungan bunga) sesaat memastikan kemenangannya dalam Pilkades beberapa waktu lalu. (F/Ist/Metro Asahan)

MetroAsahan.com, KISARAN – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan hingga kini masih menunggu petunjuk dari Bawaslu Sumut terkait status Baharuddin Manurung, caleg dari Partai Golkar daerah pemilihan IV, setelah ia meraih suara terbanyak dalam Pilkades Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan.

Baharuddin Manurung terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT) legislatif anggota DPRD Asahan pada Pemilu 2019 dari partai Golkar, sebagaimana lampiran keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan pada tanggal 24 September 2018, dengan nomor 155/PK.03.2-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2018.

“Kami masih di Medan bang. Terkait hal itu (Baharuddin Manurung), masih kami koordinasikan dengan Bawaslu Provinsi,” ujar Ketua Bawaslu Asahan Khomaidi Siambaton, Senin (3/12) melalui pesan aplikasi whatshaapp (WA).

Sebelumnya, Baharuddin Manurung meraih suara terbanyak dalam Pilkades serentak yang digelar tanggal 7 November 2018 lalu. Ia meraih lebih dari 1.200 suara dan mengungguli dua pesaing calon kepala desa lainnya.

Di saat yang bersamaan, banyak pula pihak yang mempertanyakan status Kades terpilih Pulau Maria tersebut. Sebab, dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan, Baharuddin Manurung tercatat sebagai calon legislatif DPRD Asahan nomor urut 8 di daerah pemilihan Asahan IV.

Sementara Camat Kecamatan Teluk Dalam Syafii mengaku belum menerima laporan resmi dari Dinas PMD terkait pemenang Pilkades Teluk Desa Pulau Maria (Baharuddin Harahap) yang sudah dihitung oleh panitia Ddsa di hari pemilihan.

“Saya belum terima laporan resmi terkait pemenangan Baharuddin sebagai pemenang pilkades. Informasi beredar Baharudin mendaftar Kades dan menjadi Calon Legislatif dalam tahun yang sama,” kata Syafii.

Menurutnya, jika Baharudin mundur dari caleg setelah ia terpilih menjadi kades, maka bisa saja yang bersangkutan diberi sanksi oleh penyelenggara pemilu.

“Namun bukan ranah saya menjawab pertanyaan itu (soal sanksi). Kita lihat saja proses berikutnya,” jelas Syafii.

Sementara itu, Baharudin saat dikonfirmasi wartawan terkait sanksi dimaksud, dia tidak mau berkomentar lebih jauh membahas hal tersebut. Pasalnya, dari awal dia tidak mengetahui jika kemenangannya di Pilkades akan menajdi permasalahan dalam pencalegan tersebut.

“Saya tidak tau jika ada sanksi ketika saya memilih menjadi kades dari partai yang saya pilih. Saya hanya diarahkan seorang tokoh dan ketua partai di Asahan. Jika saya harus dikenakan sanksi denda atau pidana, itu saya kurang mengerti,” ujarnya.

Salah seorang tokoh pemuda Ivan Nasution kepada wartawan menyayangkan sikap politik yang diambil Baharuddin. Ia menduga pemenangan Pilkades juga disinyalir dipengaruhi oknum pengurus partai.

“Akibatnya kades yang terkena dampak. Jadi buah simalakama situasi yang dialami si Baharudin ini. Penyelenggara pemilihan Pilkades dan Pileg harus berani bersikap tegas menegakkan peraturan,” kata Irvan. (per/zar/ma)

Bagikan: