Kades Sidomulyo Dituding Mark Up Dana Desa

Bagikan:
Warga Sidomulyo menunjukkan tandatangan mosi tak percaya. (Zainal Arifin/ Metro Asahan)

MetroAsahan.com, ASAHAN – Puluhan warga Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan menandatangani surat pernyataan petisi yang berisi mosi tidak percaya terhadap Sunardi, yang tak lain adalah kepala desa mereka sendiri.

Alasan warga karena mereka sudah tidak percaya akan perealisasian sejumlah dana desa dan kegiatan yang dinilai tak jelas peruntukannya.

“Kami menduga, perealisasian dana desa 2017 dan 2018 yang diperuntukkan membangun infrastruktur desa diduga telah dikorupsi oleh Kades,” kata Reguna Dolok Saribu, warga desa setempat kepada wartawan, Sabtu (12/1).

Selain itu warga juga menyoal perihal dana Bumdes TA 2015, 2016, 2017, dan 2017 yang diduga telah disalahgunakan oknum kades dan sejumlah perangkat desa. Kades diduga menggunakan dana desa sebesar Rp59 juta, dan sejumlah perangkat desa antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per orang tanpa diketahui dan dirapatkan kepada tokoh masyarakat sejumlah dusun.

“Banyak keputusan penggunaan anggaran desa timbul tanpa musyawarah. Tiba-tiba sudah dipergunakan oleh kades tanpa melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya,” kata Reguna Dolok Saribu didampingi Zakeus, warga setempat.

“Kita meminta BPK, KPK RI, Polisi, Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan kades agar kasus ini benar-benar diadili. Sebab masyarakat sudah pernah menyampaikan hal ini ke Inspektorat pada tahun 2017 namun hasilnya belum ada,” tambahnya sembari menjelaskan warga rencananya akan melakukan aksi unjukrasa ke kantor Bupati Asahan guna menyampaikan aspirasi mereka.

Sementara itu, Kades Sidomulyo Sunardi saat dihubungi awak media melalui selularnya menyangkal bahwa pihaknya telah menggelapkan Dana Desa. Namun ia membenarkan telah meminjam uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Saya meminjam dan akan saya kembalikan dana desa yang saya gunakan. Saya sudah kembalikan dana itu sepuluh juta kepada Ketua Bumdes dari Rp50 juta yang saya pinjam. Kemudian saya tidak pernah menyelewengkan dana bangunan fisik desa, semua terealisasi,” kata Sunardi.

Sementara itu Camat Tinggi Raja Mulyadong mempersilahkan masyarakat membawa persoalan ini kepada aparat penegak hukum. Namun, hendaknya masyarakat jangan hanya membawa tanda tangan mosi tak percaya.

“Silahkan masyarakat melaporkan. Namun harus disertakan alat bukti. Jangan hanya tanda tangan masyarakat. Untuk melaporkan suatu masalah harus lengkap,” kata Mulyadong.

Menyahuti tuntutan warga, Kapolsek Perapat Janji AKP Nasib Manurung mengimbau kepada masyarakat harus dapat menahan emosi.

“Boleh saja menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan umum. Namun harus sesuai prosedur dan tidak boleh anarkis. Terkait laporan kades yang melaporkan warga dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, pihak Polsek sudah memeriksa terlapor dan ditetapkan sebagai saksi,” kata Kapolsek. (zar/per/ma)

Bagikan: