PKH Program Efektif Turunkan Angka Kemiskinan

Bagikan:
Asisten Administrasi Pemerintahan & Sosial H Nasrullah SH MAP bersama Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang SH SIK, dan Kadis Sosial Sofyan Efendy Harahap SP ketika diabadikan dengan para pendamping PKH dan BPNT usai acara Rakoor Penyaluran Bansos.(Niko/Metro Asahan)

MetroAsahan.com, RANTAU – Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT, diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan & Sosial Nasrullah SH MAP mengungkapkan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang efektif, dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Menurut pusat statistik, angka kemiskinan secara nasional telah menurun, bantuan beras sejahtera juga telah bertranformasi menjadi bantuan pangan non tunai. Di Labuhanbatu telah dilaksanakan sejak Oktober 2018 yang lalu, dengan adanya MOU Kemensos dengan Polri sangat membantu Pemkab” ungkapnya dalam rapat koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait bantuan sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (28/1).

Nasrullah menegaskan, kepada para pendamping baik PKH dan BPNT agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya para Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibanya, selanjutnya diharapkan Dinsos wajib untuk memonitoring dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Polres Labuhanbatu.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada OPD terkait agar dapat bersama-sama mengawal Bansos sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM, dan kepada Dinas Sosial agar terus memonitoring pelaksanaan Bansos di Kabupaten Labuhanbatu.

Lebih lanjut dijelaskannya, Presiden RI Jokowi dengan sembilan prioritas programnya atau disebut dengan Nawacita, terus berupaya untuk mewujudkannya antara lain, dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yakni, PKH dimana program ini merupakan program prioritas nasional dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan cenderung menunjukkan trend penurunan pada September 2017 = 10,12% (26,58 juta jiwa), dan pada bulan September 2018 = 9,66% (25,67 juta jiwa) atau turun 0,46% =0,91 juta jiwa, dan PKH juga telah berkontribusi dalam indeks gini mencapai 0,389.

Kemudian, penyaluran beras sejahtera. Pola penyalurannya telah bertranspormasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakannya sejak bulan oktober 2018. Kedua program ini oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran yang sangat besar, dan dalam pelaksanaannya perlu mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan.

Sementara, Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang SH SIK pada kesempatannya mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti MoU antara Kemensos dan Polri tentang pengamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan penyaluran Bansos.

“Sebelumnya kami juga telah melakukan kegiatan tersebut di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan jumlah KPM sebanyak 19.723 dan pendamping PKH sebanyak 57 orang, data terbaru dari Dinsos Labura, namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu program tersebut” kata Frido. (nik/ahu/ma)

Bagikan: