Camat: Secepatnya Kades Akan Kita Panggil

Bagikan:
Camat Tinggi Raja menerima surat laporan warga Desa Sidomulyo. (Zainal Arifin / Metro Asahan).

MetroAsahan.com, ASAHAN – Camat Tinggi Raja Kabupaten Asahan Ahmad Saiful Pasaribu akhirnya merespon laporan masyarakat Sidomulyo terkait dugaan penyimpangan dana Bumdes oleh Kepala Desa mereka.

Syaiful yang baru kurang dua minggu menjabat sebagai camat menggantikan Yasir Abdillah ini mengaku masih mempelajari situasi jajarannya di pemerintahan desa, dan secepatnya akan memanggil Kades dimaksud.

“Terima kasih telah melaporkan situasi atau masalah di Kecamatan Tinggi Raja. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan informasi ini. Sebab saya baru satu minggu menjabat. Terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Sidomulyo, akan saya bicarakan secepatnya sebelum dilaporkan ke penegak hukum,” kata Syaiful kepada wartawan, Senin (28/1).

Rencananya, dalam waktu dekat dia segera memanggil Su, Kades Sidomulyo untuk mendengarkan duduk persoalannya atau konfirmasi terkait tudingan warga desa terhadapnya.

Saiful juga mengimbau kepada warga agar tidak segan-segan melaporkan segala bentuk capaian kinerja perangkat pemerintahan desa. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat di desa atas layanan pemerintahan sebagaimana menjadi program dan visi misi Pemkab Asahan menciptakan tata kelola layanan pemerintahan yang baik.

“Selain itu, pemerintah Kecamatan Tinggi Raja telah mengadakan satu kotak saran di depan kantor camat dengan keadaan di gembok. Sedangkan kuncinya hanya saya yang pegang. Di dalam kotak itu masyarakat bebas mengadukan segala permasalahan melalui surat dan saya pastikan akan mengecek langsung aduan aduan yang telah masuk ke dalam kotak saran yang telah saya sediakan itu,” kata Camat.

Sebelumnya dugaan penyimpangan dana desa yang diduga dilakukan oknum Kades Desa Sidomulyo berinisial Su menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tidak transparapnnya dana pemberdayaan desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi desa lewat Bumdes.

Sementara P Sembiring didampingi Eko, keduanya warga Sidomulyo menyebutkan, tidak transparannya pemberdayaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun ekonomi desa diduga dilakukan oknum kepala desa yang menggunakan dana desa melalui program badan usaha milik desa (Bumdes).

“Ketika kami menanyakan kemana peruntukan dana bumdes tahun 2015 hingga 2018, pemerintah desa dan pengurus bumdes sempat mengatakan kalau itu bukan urusan masyarakat. Katanya itu rahasia pemerintahan desa. Kemudian kami mengetahui kepala desa meminjam uang sebesar Rp50 juta. Namun hingga Januari 2019 belum mengembalikannya. Selain itu, sejumlah perangkat desa

meminjam uang bumdes sebanyak Rp3 juta hingga Rp5 juta. Namun sejak masyarakat mulai mengendus ketidaktransparan itu, sejumlah peminjam dari perangkat desa mengembalikan uang itu kepada pihak bumdes,” ungkap Sembiring.

Warga saat ini berencana akan melaporkan hal itu ke Kejaksaan Negeri Kisaran, Kepolisian dan Inspektorat atas ketidaktransparan pemerintahan desa terkait penggunaan anggaran memicu kemarahan warga.

Sementara itu, Kades Sidomulyo Su saat dihubungi awak media mengakui kalau dirinya ada meminjam uang bumdes sebesar Rp50 juta. Namun uang tersebut sudah dikembalikan ke Bumdes sebesar Rp10 juta. (zar/per/ma)

Bagikan: