Sidang Lanjutan Pembakaran Hutan Digelar

Bagikan:
Proses persidangan kedua kasus pembakaran hutan. (Bayu Sahputra/Metro Asahan) 

MetroAsahan.com, KISARAN – Sidang kedua kasus pembakaran hutan atas terdakwa ketua kelompok tani (koptan), Pardamean Manurung di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, berlangsung dengan mendapatkan pembelaan dari rekan satu kelompoknya (kelompok tani terdakwa) dengan cara membuat aksi di halaman PN, sebelum sidang dilakukan, Senin (4/2).

Berbagai aksi ocehan dan nyanyian yang dikumandangkan masyararakat Desa Hutabagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, ini berupa nyanyian Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, hingga lagu daerah Batak.

“Pak hakim dan Pak jaksa, tolong bebaskan ketua kami Pardamean Manurung, dia tidak bersalah,” ucap salah seorang teman terdakwa. Aksi itu dilakukan hingga saat persidangan hendak dimulai. Lalu, saat sidang dimulai, para penasehat hukum terdakwa yang dikuasakan oleh 30 pengacara itu membacakan nota keberatan secara bergilir.

Sidang kedua dipimpin mejelis hakim diketuai Ulina Marbun SH MH dengan nomor perkara 37/Pid.B/LH/2019/PN Kis, tetap mendapatkan antusias dari masyarakat yang memenuhi ruang sidang hingga berdiri di depan pintu.

Penasehat hukum yang diwakili 11 orang itu mengungkapkan keberatannya melalui dakwaan yang sempat dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan sebelumnya, yang dibacakan jaksa Roi Baringin Tambunan. Dimana, dari lokasi kejadian terdapat saksi-saksi yang bernama Antoni Panjaitan, Firman Haloho, Syahrin Sinurat yang merupakan Scurity PT. SPR menuju ke lokasi kebakaran yang berada didekatnya lalu bertemu dengan terdakwa.

Selanjutnya, saksi lain Wiji Sinaga, Suwarji dan Marolop Dolok Saribu melihat saksi Antoni, Firman dan Syahrin sedang berada di lokasi lahan yang terbakar dan memegang bambu yang ujungnya ada apinya, dan mengarahkannya ke daun kering yang belum terbakar untuk menyulut api sehingga daun kering tersebut terbakar.

“Dari uraian tersebut, maka sudah jelas ditemukan siapa yang sesungguhnya melakukan pembakaran? Yakni security PT SPR yang disebut, karena pernyataan ini begitu jelas tertulis dalam surat dakwaan,” tutur penasehat hukum terdakwa kepada majelis hakim.

“Berdasarkan isi dakwaan JPU tersebu, maka kami minta kepada majelis hakim untuk memerintahkan JPU agar menetapkan Antony Panjaitan, Firman Haloho, dan Syahrin Sinurat sebagai terdakwa dalam perkara ini,” ungkapnya kepada majelis hakim.

Seusainya, ke 11 penasehat hukum terdakwa membacakan nota keberatan. JPU meminta waktu 1 minggu hingga tanggal 11 Februari mendatang, untuk menanggapi nota keberatan tersebut. Akhirnya, majelis hakim menunda persidangan sampai tanggal yang dipinta JPU.

Usainya persidangan, salah seorang penasehat hukum terdakwa, Musa Siregar bersama rekannya saat diwawancarai Metro Asahan mengatakan, dakwaan yang dibacakan terdapat keganjilan yang sangat besar atas kesaksian yang diberikan oleh ketiga security PT SPR itu.

“Menurut kami tidak adilnya disaat yang lalu, Pardamean melaporkan ke Polres Asahan tentang pembakaran hutan, ternyata pada saat itu tingkat penyidikannya dihentikan karena lahan tersebut dianggap tidak termasuk kawasan hutan. Kemudian, saat Pardamean di lahan tersebut membabat dan tidak tahu siapa yang membakar, dia disangkakan menjadi tersangka pembakar hutan,” ungkapnya.

“Dimanalah keadilan itu? Makanya kami sebagai penasehat hukum, sebagai pembela masyarakat pencari keadilan, benar-benar melakukan itu sesuai dengan undang-undang, bahwa Undang-Undang Nomor 579 juga yang sudah ada perubahan baru-baru ini tahun 2017 itu, sudah berubah untuk kawasan berpedoman undang-undang tersebut di Sumatera Utara,” jelasnya lagi.

Penasehat hukum terdakwa berharap kepada JPU agar jangan serta merta menuntut dengan emosional, atau kasus ini dianggap kayak rendang, tapi tuntutlah dengan berdasarkan undang-undang.

Di tempat yang sama, salah seorang anggota Kelompok Tani Perjuangan, Mangantas Sitorus mengatakan kepada Metro Asahan, mereka tidak terima dan tidak setuju terhadap dakwaan yang diberikan kepada Pardamean Manurung. “Kami minta kepada majelis hakim agar membebaskan Pardamean Manurung, karena yang dituduhkan itu tidak benar,” sebutnya. (bay/ahu/ma) 

Bagikan: