Izin Aksi Tak Terbit, Aktivis Datangi Mapolres Asahan

Bagikan:
Aktivis saat mempertanyakan surat STTP yang tidak diterbitkan di Mapolres Asahan. (Bayu Syahputra / Metro Asahan)

MetroAsahan.com, KISARAN – Rencana aksi demonstrasi kelompok aktivis CSNE ke gedung dewan batal digelar. Meski sebelumnya sudah tiba di gedung DPRD Asahan untuk berunjukrasa menyampaikan aspirasinya, pihak sekretariat dewan urung menanggapi aksi itu karena tak mendapatkan surat dari pihak kepolisian, Jumat (10/11).

Mengatahui hal tersebut kordinator aksi yang dipimpin oleh Rahmansyah Sirait, langsung mengerahkan masa demonstrasi menuju Polres Asahan yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari gedung dewan untuk mempertanyakan perihal tak masuknya surat pemberitahuan aksi mereka.

“Kita sudah masukkan surat dari hari Jumat minggu lalu. Katanya telat, akhirnya surat bisa masuk Selasa. Tapi kami tak dapat surat pemberitahuan aksi makanya kami tanya ke sini (Polres Asahan) mengapa pihak kepolisian tak keluarkan izin aksi kami,” kata Rahmansyah Sirait.

Sempat terjadi adu mulut antara kordinator aksi dan operator penerbit surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang menerangkan pemberitahuan aksi itu sesuai prosedur bisa diterbitkan setelah masuknya surat dalam tempo 3 kali 24 jam.

Pihak Polres Asahan AKP Kholis Alfan kepada wartawan menjelaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak memenuhi prosedur sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaiakan pendapat di muka umum.

Dalam undang undang tersebut dijelaskan pada pasal 10 ayat 3 bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambatnya 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

“Pada intinya kami hanya menjalankan aturan. Setiap adanya demonstrasi pasti kami layani asalkan itu memenuhi prosedur dan undang-undang yang jelas,” ujarnya.

Sebelumnya masa aktivis dari CSNE ini mendesak DPRD Asahan agar segera memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan atas dugaan korupsi terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp6 miliar lebih.

Di samping itu, mereka juga memaparkan indikasi korupsi terkait pemotongan dana BOS oleh kepala sekolah, UPT, dan sejumlah pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan di Kabupaten Asahan. (bay/per/ma)

Bagikan: