Dakwaan dan Tuntutan Sama JPU Dilaporkan ke Presiden

Share this:
Raja Bonaran Situmeang saat diwawancarai awak media usai persidangan

TERDAKWA Raja Bonaran Situmeang SH MHum, kaget dirinya disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang lanjutan pembacaan tuntutan kasus penipuan CPNS dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga beberapa waktu lalu.

Sontak, statemen ini menuai protes keras dari terdakwa dan Penesehat Hukum. Dalam pledoi yang dibacakan di Pengadilan Negeri Sibolga, Senin (10/6), Mahmuddin Harahap SH, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa menyoroti pernyataan JPU tersebut. Mahmuddin mempertanyakan dari mana JPU mendapatkan fakta bahwa Bonaran Situmeang adalah seorang PNS. “Sangat mengagetkan, Dari mana fakta itu didapatkan JPU. Terdakwa aja bingung, kapan terdakwa pernah menjadi PNS dan berapa NIP nya,” ujar Mahmuddin.

Sementara itu, Raja Bonaran Situmeang saat dikonfirmasi usai menjalani persidangan menyatakan jika tuntutan JPU rada aneh, kabur dan copy paste. Menurut Bonaran, Jaksa seolah-olah memaksa kehendak dalam membuat tuntutan.
“Kapan saya PNS. Itu makanya saya katakan tuntun JPU itu kabur, itu tuntutan copy paste,” kata Bonaran.
Bonaran juga mengatakan, dari 25 saksi yang diperiksa tidak satu saksipun yang menyatakan memberikan uang kepada dirinya. Jaksa juga mengatakan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan penipuan, tapi menyebutkan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang harus ada tindak pidana asal.

“Jaksa mengatakan saya tidak terbukti melakukan penipuan dan penggelapan. Ini jaksa lho yang mengatakan. Bagaimana mungkin saya melakukan pencucian uang sementara saya tidak pernah melakukan penipuan dan penggelapan?” koar Bonaran dengan nada bertanya.

Oleh karena itu timpal Bonaran, dikarenakan tindak pidana asal tidak terbukti, secara otomatis tindak pidana pencucian uang yang dipersangkakan terhadap dirinya secara otomatis juga tidak terbukti.

Terkait tuntutan yang rada aneh tersebut, Bonaran menegaskan telah melaporkan JPU dari Kejari Sibolga tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo. Karena menurut Bonaran, dakwaan dan tuntutan tidak boleh sama, karena dakwaan adalah kesimpulan dari BAP sedangkan tuntutan adalah hasil dari fakta persidangan.

“Sudah, sudah kita laporkan ke Presiden, meminta jaksa tersebut untuk diperiksai,” pungkasnya. (ztm/int)

Share this: