Kejatisu Didesak Ungkap Dugaan Korupsi Dinkes Labusel

Bagikan:

METROASAHAN.COM, KOTAPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut didesak mengungkap dugaan kasus korupsi pengadaan fiktif, mark up dan penyimpangan penggunaan anggaran nilainya mencapai sekitar Rp5 miliar lebih dari tahun anggaran 2014 – 2015 di Dinas Kesehatan Labusel.

Kasi Penyidikan Kejati Sumut Novan Hadian menyatakan, pihaknya belum bisa mempublikasikan nama-nama yang diperiksa terkait dugaan korupsi dilingkungan dinas kesehatan Pemkab Labusel.

”Memang ada yang diperiksa. Kami masih melakukan penyelidikan, tetapi belum bisa dipubilkasikan nama-nama yang diperiksa,” kata Novan Hadian, Selasa (19/4).

Salah seorang penyidik di Kejati Sumut Iwan Ginting menyatakan, pemanggilan 18 pejabat dan pegawai Dinkes tersebut masih tahap konformasi, sehingga belum bisa dibeberkan lebih detail. “Nanti kalau dipublikasikan mereka malah tertutup. Masih dikonfirmasi kemarin,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, sebenarnya pihaknya menerima dari dua pelapor kasus  dugaan korupsi dilingkungan Dinkes Labusel. “Dari dua laporan itu ada yang sama jenis kasus dugaan korupsinya dan ada yang tidak sama. Jadi saya tidak ingat versis kasusnya,” tuturnya seraya mengarahkan wartawan agar konfirmasi kepada Humas Kejati Sumut.

Sekedar diketahui kasus dugaan korupsi ini sudah sering disampaikan elemen mahasiswa dan masyarakat melalui unjukrasa di Polres Labuhanbatu dan Kejari Rantauprapat. Namun sampai saat ini belum mendapat respon, malah belakangan kasus pemeriksaanya bergulir di Kejatisu. Kuat dugaan oknum penegak hukum di daerah enggan menelusurinya karena disebut-sebut aliran dana itu ditengarai mengalir kepada istri orang nomor satu di Kabuaten Labusel.

Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Labusel yang meminta namanya dirahasiakan menyatakan, akibat pemeriksaan itu menimbulkan kekhawatiran bagi oknum pejabat dan pegawai di daerah ini.”Pegawai Dinkes Labusel mulai gaduh karena hampir semua pegawainya di panggail ke Kejati untuk di periksa berkenaan dugaan korupsi,”ujarnya.

Dia mengatakan, pemeriksaan itu ditengarai atas dugaan korupsi dibanyak kegiatan. Diantaranya, pengadaan barang yang ditengarai fiktif, seperti pengadaan bahan makanan tamabahan (BMT) untuk bayi, pengadaan obat-obatan dan alat pogging. Kemudian pengadaan ATK, karena untuk ATK semua Puskesmas dan kebutuhan Dinas yang diambil alih oleh Dinas Kesehatan untuk pengadaannya. Namun, barangnya ditengarai tidak ada, sehingga terjadi kekuarangan barang, seperti ATK, obat-obatan di Puskesmas, pogging, bahan makanan tambahan untuk bayi.  Sedangkan diantara 18 yang diperiksa Kejatisu pada gelombang pertama pegawai pns, bidan PTT, (Kabid Yankes, bendahara skpd dan bendahara umum. Sedangkan pegawai honor dan bidan segera menyusul pemeriksaannya.

Terpisah, Ketua  LSM Yayasan Informasi Indonesia Masyarakat Desa (YASIMA) Agus Sallim Harahap menyatakan, sebaiknya Kejati Sumut melakukan pemeriksaan itu tidak hanya sebagai penampilan dan harus benar melakukan penegakan hukum.”Jangan sampai hanya untuk menimbulkan keresahan masyarakat karena tidak serius pemeriksaannya,” urainya.

Kadis Kesehatan Pemkab Labusel Tinur Bulan Harahap tidak dapat dikonfirmasi, meskipun sudah berulang kali dihubungi melalui telephon selular.  Pesan singkat yang dikirim juga belum mendapat balasan terkait dugaan korupsi yang diperiksa penyidik Kejati Sumut. (nik/rah)

Bagikan: