Menu

Hati-hati, Jangan Kena Pidana dalam Penggunaan Dana Desa

Syawal Tanjung/Metro Asahan
Wabup Drs Dwi Prantara saat menyampaikan sambutan dan arahan.

MetroAsahan.com, LABURA – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Unit Idik III Tipikor Polres Labuhanbatu di Aula Ahmad Dwi Syukur Kantor Bupati Labura, Selasa (2/10/18).

Rapat koordinasi tersebut dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa terutama di bidang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pertemuan tersebut dimaksudkan agar kepala desa dapat melakukan dialog, menerima arahan dan bimbingan serta berkonsultasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Di acara tersebut, Wakil Bupati Dwi Prantara menyampaikan betapa pentingnya pertemuan tersebut mengingat tindakan pre empatif dan preventif dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

“Besarnya dana desa yang bersumber dari ABPN harus diimbangi oleh kualitas pengelolaan keuangan desa, agar tidak terjadi pelanggaran hukum administrasi maupun hukum pidana,” tutur Dwi Prantara.

Ketua Pujakesuma Labura ini juga mengimbau agar perioritas penggunaan dana desa harus benar-benar diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Gunakan dana desa sesuai dengan prioritasnya dan sesuai peraturan. Agar masyarakat merasakan pembangunannya,” pungkasnya.

Terlihat hadir pada rapat tersebut Kanit Idik III Tipikor Polres Labuhanbatu, Kabag Hukum Setdakab Zahidah SH,  para camat dan kepala desa se Labuhanbatu Utara. (st/pra/ma)

Loading...