Menu

Dugaan Mark Up Proyek ADD di Labuhanbatu Terus Disoal

Ilustrasi.

MetroAsahan.com, RANTAU – Permasalahan proyek pengadaan tower wifi di 75 desa se Labuhanbatu dengan dugaan mark-up senilai 1,5 miliar masih menjadi perbicangan di berbagai elemen masyarakat.

Ketidaklaziman prosedur administrasi serta harga yang dipatokan untuk proyek tersebut semakin menguatkan kecurigaan masyarakat atas pembangunan proyek tersebut.

Ketua Coruption Watch Indonesia (LCWI) Labuhanbatu Drs Zulham Abdul Fattah mengatakan, tidak singkronnya antara Pihak Kepala Desa dan Pihak Pemdes adalah awal kecurigaan kita terhadap pembangunan proyek tersebut. Pihak Kejaksaan untuk mengusut permasalahan itu. “Pihak kejaksaan harus mengusut itu,” ucapnya, Minggu (8/10)

Aksi lempar bola, lanjut Abdul Fattah, yang terjadi antara Pihak Kepala Desa dan Pihak Pemdes, sudah menggambarkan semrawutnya pembangunan proyek tersebut.

LCWI menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pembangunan proyek yang menyeret orang dekat bupati itu harus segera terang menderang dan menemukan dalang di balik permasalahan proyek tersebut.

“Agar kita tau siapa yang bermain, para kepala desa, pihak pemdes, atau pihak lain yang disebut sebut itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian mengatakan kepada wartawan akan menindaklanjuti. “Akan kita tindak lanjuti bila ada indikasi korupsinya,” kata Sumanggar.

Ditanya lebih lanjut bahwa beberapa Kepala Desa disana siap membongkar persoalan tersebut, Sumanggar menjawab akan menindaklanjutinya. “Kita perlu bukti, bukan sekedar omong-omong,” ucapnya.

seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah Kepala Desa di Labuhanbatu mengaku dipaksa oleh Badan Pemberdaya Masyarakat Desa untuk membangun tower Wifi yang perusahaan kontraktornya telah ditentukan mereka.

Ironisnya disebut-sebut bahwa proyek tersebut merupakan arahan orang dekat Bupati Labuhanbatu.

Seperti pengakuan sejumlah Kepala Desa di Labuhanbatu menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui perihal proyek tersebut, namun pihak Pemdes mengarahkan agar dibuat anggaran senilai Rp 40 juta sampai Rp 50 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kami apalah pak, orang itu (Pemdes) nyaitu yang punya gawean. Kami cuma menjalankan,” kata salah seorang kepala desa yang memohon namanya tidak ditulis.

Sementara itu kades lainya menjelaskan bahwa proyek tersebut dikerjakan kontraktor yang berdomisili di Medan. Namun siapa namanya para Kepala Desa kurang mengetahuinya. Mereka mengaku dikenalkan oleh pihak Pemdes.

Ironisnya kata Kades ini pihak kontraktor tidak pernah memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal RAB dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam menyusun anggaran proyek yang dicantumkan di dalam APBDes. Terlebih dana anggaran proyek tersebut diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sampai saat ini kami hanya diperlihatkan foto copy RAB nya tak ada sama kami itu,” tutur kades tersebut.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Labuhanbatu Zaid Harahap via seluler mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap para Kepala Desa untuk membangun tower Wifi tersebut.

“Semua terpulang kepada mereka (Kepala desa) mau dilaksanakan atau tidaknya, karena saat ini jaringan internet sangat diperlukan di desa-desa mengingat kini zaman teknologi informasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk pemasangan tower tersebut merupakan mutlak keputusan Kepala Desa. “Kalau mereka tidak mau, mereka bisa saja menolak,” timpal Zaid. Selain itu dia juga mengklarifikasi adanya informasi jika penggerak proyek tersebut merupakan orang dekat bupati. “Kalau masalah orang dekat bupati dari mana pulak orang itu tau, koq tau-tauan orang itu,” imbuhnya lagi. (zas/rah/ma)

Loading...