Menu

KPK Incar Umar Ritonga ke Labuhanbatu

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya.

MetroAsahan.com, Jakarta – Orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap, Umar Ritonga, saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Padahal KPK sudah memasukkan Umar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 25 Juli 2018.

“Tersangka UMR (Umar Ritonga) masih dalam pencarian, dalam status DPO,” ungkap juru bicara KPK KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (8/8).

Untuk itu, dia kembali mengimbau pada semua pihak yang mengetahui keberadaan Umar untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.

“Tim KPK sekarang berada di Polres Labuhanbatu. Jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan informasi terkait keberadaan UMR dapat disampaikan langsung ke kantor kepolisian setempat,” imbuhnya.

Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Mereka akan diperiksa terkait kasus yang melilit Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

“Mereka diperiksa di Polres Labuhanbatu. Unsur saksi dari pejabat Dinas PUPR Labuhan batu dan swasta,” pungkasnya.

Sebelum memasukkan Umar ke dalam DPO, KPK telah beberapa kali mengingatkan Umar. Umar ketika itu yang melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Bahkan, sebelum menerbitkan surat DPO, lembaga antirasuah juga telah memberikan kesempatan waktu hingga Sabtu (24/7) yang lalu agar Umar untuk menyerahkan diri. Namun, hal itu justru tak dilakukan oleh orang yang membawa uang suap Bupati Labuhanbatu tersebut.

Sekadar informasi, lembaga antirasuah telah resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya adalah Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Direktur PT Binivan Konstruksi, Abadi Effendy Sahputra dan pihak swasta Umar Ritonga.

Sebagai informasi, pada saat melakukan pengejaran terhadap Umar Ritonga, KPK telah menemukan mobil yang diduga digunakan Umar yang berhasil melarikan diri saat membawa uang suap di Labuhanbatu ketika operasi senyap dilakukan.

“Mobil ditemukan di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu. Ketika mobil ditemukan, ban sudah dalam keadaan kempes dan tidak layak jalan,” ungkap Febri.

KPK menduga bahwa awalnya mobil yang digunakan adalah mobil dinas plat merah yang kemudian diganti dengan plat hitam ketika mengambil uang di bank BPD Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap bersama dengan PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra dan pihak swasta Umar Ritonga sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. (ipp/JPC/ma)

Loading...