Menu

Mantan Napi Dilarang Pegang Jabatan Struktural

Ilustrasi

MetroAsahan.com, RANTAU – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan Surat Edaran (SE) Nomor 800/4329/SJ, Tahun 2012, agar Kepala Daerah tidak mengangkat mantan narapidana (napi) dalam jabatan struktural untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Citra Kabupaten Labuhanbatu Effendi Sofyan Siregar. Surat Edaran tersebut intinya menyebutkan PNS dengan berstatus mantan napi dilarang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.

“SE ini intinya menyebutkan PNS mantan napi dilarang menduduki jabatan struktural di pemerintahan,” ujar Effendi Sofyan Siregar, Minggu (12/8).

Surat Edaran itu, kata Sofyan, selain ditujukan kepada Kepala Daerah se-Indonesia juga ditembuskan kepada pejabat tinggi lainnya dengan salah satu tujuannya agar ada pengawasan dari berbagai pihak.

“Surat Mendagri kepada para kepala daerah ini juga ditembuskan kepada Presiden, Wapres (wakil presiden), Menko Polhukam, Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), Menteri PAN dan RB, Seskab, Kepala BKN, serta seluruh Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satu tujuannya agar ada pengawasan dari berbagai pihak,” ucapnya.

Saat ini Pemkab Labuhanbatu diharapkan benar-benar menjalankan aturan agar kekhawatiran masyarakat terhadap pejabat mantan napi tidak muncul dan ikut menjalankan roda pemerintahan yang dikhawatirkan akan menularkan serta mewariskan nilai-nilai moral yang tidak baik yang akan berpengaruh bagi sitem kerja birokrasi.

Menurutnya, jika berbicara secara hukum, semua telah diatur dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan, tanpa terkecuali masalah ASN atau PNS.

Di antaranya, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS, PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 44 Tahun 2011, PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Dalam aturan tersebut sudah jelas apa yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan. Lantas apa yang sedang terjadi ketika ada PNS mantan napi duduki jabatan struktural itu? Yang terjadi adalah, sesungguhnya para pejabat telah menipu rakyat, bukan karena ketidak tahuan mereka,” kata pria yang akrab dipanggil bang Regar itu.

“Saya dan kita semua masyarakat Labuhanbatu mengimbau kepada Kepala Daerah, agar memperhatikan betul dan menilai secara bijaksana dan detil dalam mengangkat para pejabat atau pembantunya. Jangan asal aja. Sehingga nantinya ada pejabat yang tidak berkompeten menduduki sebuah jabatan. Daerah kita juga nantinya yang malu. Aspirasi warga tolonglah ditindak lanjuti. Kalau bisa sesegera mungkin. Jangan ditunda lagi. Semua sudah jelas. Segeralah evaluasi,” tandasnya. (zas/ma)

Loading...