Polres Segera Lidik Galian C Ilegal di Bilah Barat

Bagikan:
Sejumlah alat berat jenis beko terlihat sedang mengeruk pasir dari dalam sungai Bilah Rantauprapat, Labuhanbatu.

MetroAsahan.com, RANTAUPRAPAT – Polres Labuhanbatu akan melakukan pengecekan sekaligus penyelidikan sekaitan adanya usaha pengerukan atau galian C  di duga ilegal di sungai Bilah Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat.

Demikian ditegaskan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang melalui Kasat Reskrim, AKP Teuku Fathir, Selasa (14/8) melalui pesan singkat saat dimintai tanggapannya.

Menurut AKP Teuku Fathir, pihaknya akan secepatnya menurunkan personil aparat kepolisian guna menyisir wilayah yang diduga dijadikan sebagai lokasi pengerukan material, baik pasir, kerikil atau pasir berbatu (sirtu).

“Terima kasih informasinya, kami akan melakukan pengecekan secepatnya,” kata Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu.

Terpisah, KTU Cabang Dinas ESDM Wilayah IV, Zulkifli Perangin-angin dimintai tanggapan menerangkan, pengusaha galian C wajib memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pasal 158, sambungnya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan harus memiliki IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

“Jika ilegal, maka pengusahanya akan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,” tegasnya.
Pihaknya yang membawahi Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, beberapa waktu lalu telah berkunjung kebeberapa titik usaha penambangan guna mensosialisasikan hal itu.

Ke depan, pihaknya berharap para pengusaha galian agar segera memberhentikan usaha yang tidak memiliki izin. Selain merugikan daerah, juga adanya penguapan pajak dan biaya-biaya resmi lainnya.

“Nanti akan kita cek ke lapangan, mana lokasi yang tidak memiliki izin akan kita data dan ditindaklanjuti, apakah administrasinya ataupun mengarah keranah hukum,” paparnya.

Senada disampaikan pengamat lingkungan di Labuhanbatu, Buana Gunawan. Selayaknya pihak kepolisian dan instansi terkait pemerintahan setempat bertindak melakukan penertiban hingga menggiringnya ke pidana.

“Semua aturannya sudah jelas, siapa yang berani mengambil tindakan bertentangan dengan hukum, maka pidana resikonya. Semakin cepat, akan semakin baik,” ujarnya.
Jika pengerukan secara ilegal tetap beroperasi, maka terjadi kerugian negara, misalnya biaya pengutipan pajak maupun retribusi. “Atau bisa saja kemungkinan anggapan negatif terhadap aparat terkait,” terang Buana.

Sebelumnya, sejumlah alat berat jenis Beko dibeberapa titik lokasi terlihat melakukan pengerukan material hingga ke pertengahan sungai. Menurut sumber, masih terdapat usaha itu yang tidak memiliki izin produksi dan izin lainnya. (nik/ma)

Bagikan: