PNS Korup Tak Kunjung Dipecat, Mendagri Tergur Asahan Segera Pecat ASN Koruptor

Share this:
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) menegur 103 kepala daerah yang belum memecat PNS yang terlibat kasus korupsi saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR

KISARAN- Pemerintah Kabupaten Asahan segera mempercepat proses pengusulan dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap aparatur sipil Negara (ASN) yang status hukumnya sudah inkrah tersangkut kasus korupsi.

Proses percepatan PTDH ini sehubungan telah dikeluarnya teguran tertulis pertama dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Pemkab Asahan. Pemkab Asahan melalui Kadis Kominfo Rahmad Hidayat Siregar menjelaskan, pihaknya telah menerima surat teguran tertulis pertama dari Kemendagri. Keterlambatannya proses pemecatan ASN itu, menurutnya belakangan ini aktivitas padat dengan agenda politik dan keagamaan.

“Sudah. Ya kita sudah dapat surat dari Kemendagri, secara administrasi baru akan diberikan sanksi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, Kamis (3/7) saat dikonfirmasi wartawan.

Hidayat juga menerangkan bahwa saat ini Plt Bupati Asahan Surya akan segara menindaklanjuti surat dari BKD tersebut untuk memberikan sanksi kepada 12 orang ASN dimaksud sesuai dengan teguran tertulis pertama yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Surat nantinya akan disampaikan kepada pimpinan, baru setelah itu dibahas di dalam rapat. Selanjutnya akan diberikan sanksi. Sanksinya berupa apa, saya tidak bisa bilang,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 walikota di Indonesia. Teguran itu berkenaan bahwa sejumlah kepala daerah belum memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap ASN yang terlibat kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing.

Pemkab Asahan termasuk kabupaten/kota yang terlambat dalam mengambil keputusan soal pemecatan PNS yang terlibat kasus korupsi. Seharusnya, sesui dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tertanggal 13 September 2018, masing-masing nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/Kep/2018 yang memberikan tengat waktu hingga Desember 2018 lalu. (per)

Share this: