18 Tahun Menunggu Ahli Waris Tagih Surat Pembatalan Sertifikat Tanah dari BPN

Bagikan:
Salah seorang ahli waris menunjukkan surat pembatalan tanah dari BPN dan PTUN sejak 18 tahun lalu. (Zainal Arifin/Metro Asahan).

MetroAsahan.com, TANJUNGBALAI – Sejumlah ahli waris atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Tanjungbalai Kota, mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai  untuk mengeluarkan surat pembatalan sertifikat hak milik tanah atas lima sertifikat yang sudah ditunggu selama delapan belas tahun lamanya.

Hal tersebut diungkapkan Palti Siregar selaku ahli waris usai mendatangi Kantor BPN Kota Tanjungbalai, setelah pihaknya menunggu sekian lama usai terbitnya surat pembatalan sertifikat hak milik atas lima surat tanah pada tahun 2000 oleh BPN Kota Tanjungbalai. setelah perkara mereka dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 1998.

“Sudah jelas dalam isi putusan PTUN telah diterangkan BPN Tanjungbalai melakukan kesalahan atas penerbitan surat. Namun surat pembatalan belum diberikan BPN ke penggugat dan ahli waris,” kata Palti saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (23/1).

Palti menuding, BPN Kota Tanjungbalai tidak professional dalam menerbitkan surat pembatalan sebelumnya. Akibatnya, hingga saat ini meski gugatan mereka telah dimenangkan sejak tahun 1998 sesuai dengan keputusan PTUN, para ahli waris tak kunjung mendapatkan kembali tanah mereka karena tak pernah di sidang eksekusi oleh pengadilan.

Sementara, Kepala BPN Kota Tanjungbalai melalui Adlan selaku Kepala Bagian Sengketa Tanah di kantornya mengatakan, pihaknya akan mempelajari usulan pembatakan tersebut secepatnya.

“Saya akan pelajari usulan surat pembatalan ini secepatnya. Memang sebelumnya dalam isi surat ini sudah  dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang mana ada lima nama dan lima nomor surat setifikat telah diusulkan pembatalannya secara resmi oleh BPN Tanjung Balai kepada BPN Provinsi yang ada di Medan,” ujarnya.

Adlan juga menyebutkan,  jika mengacu pada aturan setelah diterima surat pembatalan  dari BPN Medan, penggugat harus meregisterkan kembali surat itu ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai.(zar/per/ahu/ma)

Bagikan: